POS KUPANG.COM, ATAMBUAKejaksaan Negeri (Kejari) Belu merupakan instansi atau satuan kerja (satker) terbaik pertama dalam mengelola APBN tahun 2016. Terbaik berikutnya adalah Kantor Imigrasi Atambua dan terbaik ketiga adalah Pengadilan Negeri Atambua.

Ketiga instansi ini mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Atambua, Delfiana Lase pada acara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 dan Penandatanganan Pakta Integritas Satker dengan KKPN Atambua di Hotel Matahari Atambua, Rabu (21/12/2016).

Delfiana memberi apresiasi kepada tiga satker yang berhasil menjadi terbaik dalam pengelolaan APBN semester I tahun 2016. Dia meminta tiga satker ini mempertahankan prestasi itu. Untuk semester II tahun 2016, lanjutnya, akan diumumkan pada Maret 2017.

“Saya tantang satker lainnya untuk menjadi yang terbaik. Khususnya satker di Malaka, harus berjuang menjadi terbaik,” pintanya.

Terkait penyerahan DIPA tahun 2017, Delfiana menyebutkan ada 55 DIPA yang diserahkan dengan total dana Rp 380.689.307.000. Jumlah ini, lanjutnya, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebanyak 63 DIPA dengan total dana Rp 438.149.080.000.

“Jangan sedih dengan dana yang turun. Coba dibalik esensinya, dalam masalah ini peluang saya apa?” ujarnya.

Dia menyebutkan adanya permasalahan dalam belanja negara, yakni pada faktor persiapan pengadaan, sering terlambat menyusun jadwal pelaksanaan lelang, terlambat menetapkan SK panitia lelang, terlambat penetapan DIPA dan revisi DIPA, terlambat dalam pengesahan dokumen pengumuman lelang, kontrak belum ditandatangani dan juga sering terdapat program atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dalam DIPA.

Selain faktor ini, lanjutnya, ada juga faktor lain seperti faktor peraturan, faktor internal satuan kerja, faktor penyusunan anggaran, faktor perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan, faktor kendala teknis dan sarana serta faktor sumber daya
manusia.

Delfiana juga menekankan pentingnya melaksanaan tepat waktu sesuai pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh satker.
Bupati Belu, Willy Lay menegaskan kembali himbauan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bahwa proses lelang sudah harus dimulai Maret. Hal ini agar program berjalan tepat waktu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

Meski demikian, Bupati Willy mengungkapkan adanya ketakutan ASN untuk menjadi panitia lelang, karena sering terbentur masalah hukum.

Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes dan Wabup Malaka, Daniel Asa menegaskan, panitia tidak perlu takut bekerja jika bekerja sesuai aturan. Panitia yang takut itu karena tidak patuh dan tidak taat pada regulasi yang ada. Keduanya juga menyambut baik ajakan Bupati Belu untuk bersinergi membentuk segitiga emas kawasan ekonomi khusus Belu-TTU dan Malaka. (roy)