(Ilustrasi-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Kupang. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan, ada penambahan sebanyak 20.199 suara dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjelang pemilihan gubernur Juni, mendatang.

Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe mengatakan, penambahan DPS itu berasal dari tiga Kabupaten yakni Belu, Alor dan Timor Tengah Selatan (TTS).

“Pada tanggal 17 Maret 2018, kita melakukan rapat pleno KPU di tingkat provinsi, jumlah pemilih yang masuk dalam DPS sebanyak 3.059.704 pemilih. Kini berubah menjadi 3.079.903 pemilih. Jadi, ada penambahan sekitar 20.199 suara lebih,” kata Maryanti dalam keterangan pers di Kupang, Kamis (29/3).

Pun Maryanti menjelaskan, untuk Kabupaten Belu, dari 109.057 pemilih, ada penambahan sehingga menjadi 125.129 pemilih.

Penambahan pemilih itu karena saat penetapan DPS, mereka sudah 100 persen mengunggah data ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), namun proses validasi masih terus dilakukan sehingga ada penambahan.

“Jumlah sudah muncul, tapi proses validasi masih terus dilakukan, sehingga dalam perjalanan, sebelum final, munculah angka yang terakhir 125.129 pemilih,” ujar Maryanti.

Selanjutnya, Kabupaten Alor, dari 132.626 pemilih, berubah menjadi 133.093 pemilih. Sementara yang terjadi di Alor, Maryanti yakini, pada saat rekapitulasi di Alor, ternyata operator lupa atau terlewatkan melakukan input untuk data pada satu desa.

Nama-nama pemilih sudah ada dalam aplikasi dan sudah diinput masuk, tapi jumlah rekapnya terlewatkan untuk satu desa, sehingga KPU Alor membuat berita acara untuk melakukan perbaikan terhadap DPS.

Lantas, Kabupaten TTS, dari 279.928 pemilih, berubah menjadi 283.588 pemilih. Sebetulnya, kasusnya hampir mirip dengan Alor. Panitia Pemilihan Kecamatan, dalam pleno rekapitulasi, salah dalam membacakan angka. Nama pemilih sudah ada, hanya pembacaan angka yang salah.

“Ketiga kabupaten ini sudah membuat berita acara perubahan dan hari ini, KPU Provinsi juga membuat berita acara perubahan DPS,” terang Maryanti.

Maryanti bilang, sejak tanggal 24 Maret 2018 lalu, DPS sudah diumumkan di setiap desa dan kelurahan.

“Kami juga mohon, kalau ada informasi bahwa kalau ada desa atau kelurahan yang tidak mengumumkan DPS, mohon agar diinformasikan kepada KPU Provinsi, karena PPS wajib mengumumkan DPS tidak harus di kantor desa atau kelurahan, tapi bisa diumumkan di tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat,” pungkas Maryanti. (RFN)