Winston Rondo (foto: expo NTT)

Bintangtimur.news – Kupang – Pejabat eselon yang mengikuti fit proper test di Pemerintah Provinsi NTT harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris. Untuk itu, persyaratan mengikuti fit proper test harus melampirkan toefl Bahasa Inggris sesuai standar yang ditetapkan.

“Kita sangat setuju kalau semua materi fit proper test untuk semua eselon menggunakan syarat Bahasa Inggris. Menggunakan standar toefl, dan itu sangat baik,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT Winston Rondo, kepada bintangtimur.news, Senin (4/2/2019).

Menurut Winston, dengan menggunakan standar toefl, berarti calon pejabat struktural harus memahami pola komunikasi menggunakan Bahasa Inggris yang baik dan benar.

“Ini juga merupakan langkah maju yang dibuat Gubernur NTT nanti,” ungkap mantan Ketua Pemuda GMIT NTT ini.

Berkaitan dengan Pergub tersebut , Winston menegaskan, pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi mengkaji kembali agar disesuaikan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Winston, ada salah satu aspek di Pergub ini yang cukup fatal yakni mewajibkan Berbahasa Inggris pada Hari Rabu untuk semua orang. Pergub ini juga memiliki dimensi hukum yakni ada sanksi yang harus dilakukan.

Ketika masuk ke dimensi hukum, kata Winston, berarti Pergub tersebut menabrak Pasal 36 yaitu Bahasa Resmi negara yakni Bahasa Indonesia.

“Yang wajib itu hanya Bahasa Indonesia, sementara Bahasa Inggris hanya pilihan saja,” ungkap Winston.

Winston mengusulkan, Pergub itu ditinjau kembali atau dicabut untuk disesuaikan. Usulnya, Pergub itu dibuat jadi edaran atau imbauan, dan dibuat terbatas hanya untuk ASN Pemprov NTT, komunitas-komunitas pelaku wisata, dan pelaku pengelolaan pelayanan publik yang berhubungan dengan komunitas Internasional.

“Jadi pemberlakuan Pergub ini sifatnya terbatas, dan Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk kursus dalam rangka mendukung Pergub itu,” ujarnya.

Berkaitan dengan Pergub tersebut, menurut Winston, secara spirit dan semangat pengembangan pariwisata dan kemampuan Bahasa Inggris sangat mereka dukung. Bahkan dalam istilahnya Pergub ini merupakan bagian dari loncatan untuk NTT bangkit.

“Pergub ini 100 persen kita dukung dalam kerangka spirit pariwisatanya,” tegas Winston.

Bagi Winston, ide-ide besar seperti ini akan mati muda kalau menabrak aturan hukum.

“Kita dukung agar Pergub ini dibuat dalam formula lain yang tidak menabrak aturan hukum atau Undang-undang,” ujarnya. (AM7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here