Bintangtimur.news, Jakarta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menanggapi usulan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir untuk tidak menyetorkan deviden tahun 2017.

Hekal menjabarkan, bahwa permintaan PLN tersebut sebenarnya didasari untuk menjalankan proyek-proyek PLN. Namun menurutnya, alasan tersebut masih belum jelas.

“Nah program ini kan belum jelas dipaparkan seperti apa, sementara belum jelas, ya kita minta pembayaran deviden,” ujar politisi Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Lanjutnya jika dilihat dari pendapatan PLN tahun ini, sebenarnya menurut Hekal, PLN layak untuk membayarkan devidennya. Hekal menilai pemaparan Dirut PLN pada rapat dengar pendapat tersebut tidak jelas, sehingga ia meminta PLN untuk membayarkan deviden tahun ini.

“Dia (PLN) menurut saya layak bayar deviden. Karena permodalannya cukup kuat, kecuali kita dipaparkan materi apa urgensinya untuk tidak bayar deviden, belum dijabarkan,” kata Hekal.

Karena menurut Komisi VI pemaparan PLN terkait pembayaran deviden tersebut belum jelas, maka akan diperdalam saat dilakukan konsinyering mendatang.

“karena saya tahu, mereka mau minta penyertaan modal negara,” tutup Hekal (ZNP)