Bintangtimur.news, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kini sedang giat-giatnya meningkatkan pelayanan dan fasilitas  di sejumlah infrastruktur transportasi, itu betul, baik di bandara maupun pelabuhan yang ada di Tanah Air. Kendati secara bertahap tapi pasti, Kemenhub bakal bekerjasa sama dengan kalangan swasta untu pengelolaannya. Wajar, Saat ini Kemenhub telah mengundang investor yang tertarik agar ikut mengelola sejumlah Bandara dan Pelabuhan terkait.

Asal tahu saja, kerjasama dimaksudkan bakal menggunakan skema pemanfaatan aset negara dan kerja sama operasional. “Tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerja sama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara”, tegas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis (13/10), lalu di Jakarta.

“Kita undang investor baik dalam maupun luar negeri untuk turut mengelola pelabuhan dan bandara untuk bekerja sama bukan dilimpahkan tapi kerja sama, dengan harapan supaya kompetensi keahlian swasta ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan di pelabuhan dan bandara-bandara tersebut,” sambung Budi Karya Sumadi.

Kabarnya, selain untuk meningkatkan fasilitas di pelabuhan dan bandara. Menhub juga berharap kerjasama pengelolaan itu, disinyalir bakal menghemat anggaran yang bersumber dari APBN.

“Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih 500 milyar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah, dari 30-an pelabuhan dan bandara,” papar orang nomer satu di Kementerian Perhubungan itu.

Lebih lanjut dikatakan Menhub, saat ini tercatat terdapat dua pelabuhan yang telah dilakukan kerja sama pemanfaatan (KSP) yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo, serta dua pelabuhan telah ditandatangani MoU untuk selanjutnya proses KSP, yaitu Pelabuhan Waingapu dan Pelabuhan Bima.

Lantas, untuk tahun 2017 ini saja, setidaknya sudah ada 15 pelabuhan dan bandara yang bakal dikerjasamakan pengelolaannya kepada pihak swasta.

Budi Karya sumadi, yakin betul pelabuhan dan bandara yang dikerjasamakan pengelolaannya itu bakal mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola, “pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkat pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara”, imbuhnya.

Selain itu, Budi Karya Sumadi juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai bakal berkurang. Lantas, biaya modal untuk investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang mengelola, sehingga APBN dapat digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

Sejauh ini, tercatat ada 20 pelabuhan yang sudah dan bakal dikerjasamakan dengan swasta, diantaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.

Sementara itu, untuk bandara baru 11 bandara yang diusulkan dikerjasamakan dengan swasta, diantaranya Bandara Komodo Labuan Bajo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Bandara Juwata Tarakan, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu, Bandara Maimun Saleh Sabang, Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Bandara Hananjoeddin Tanjung Pandan, Bandara Syukuran Aminudin Luwuk, dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi. (RF)