Beleid baru kenaikan cukai rokok. (foto:ilustrasi)

Bintangtimur.news, Jakarta – Pemerintah berencana bakal menaikan cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Diketahui, beleid anyar ini akan memaparkan kenaikan tarif cukai rokok hingga 10,04%. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. “Sudah dan akan dikeluarkan PMK segera,” kata Sri Mulyani di Jakarta (19/10),lalu.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif cukai ini akan berimbas pada naiknya penerimaan negara dari sektor cukai tahun depan. “Tahun depan kan, tahun depan sesuai dengan APBN kita yang sedang dibahas oleh dewan, dan moga-moga akan terselesaikan dalam waktu dua minggu ini,” katanya.

Rencananya tarif cukai rokok yang baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018, dimana aturan beleid tersebut akan tertuang dalam PMK yang bakal diterbitkan Sri Mulyani dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo, mengatakan kebijakan kenaikan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri tembakau. Saat ini Industri hasil tembakau dalam keadaan terpuruk.

Dan menurutnya, volume produksi rokok terus menurun setiap tahunnya. Di 2016 saja, volume produksi sudah turun sebanyak 6 miliar batang. Untuk pertengahan tahun 2017 ini, volumenya turun hingga 5,4 miliar batang, dan diprediksi akan terus turun hingga 11 miliar batang sampai akhir tahun nanti. Dan di tahun 2018, diperkirakan volume produksi juga bakal terus turun hingga 10 miliar batang.

Belum lagi, menyoal berbagai larangan diterapkan atas mereka. Sebut saja pembatasan dalam beriklan hingga memasang peringatan bahaya rokok bagi kesehatan. Seperti kita ketahui, Industri rokok ini merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir. Rokok yang terbuat dari tembakau itu, memiliki rantai industri yang sangatlah panjang. Lantaran tidak sekedar melibatkan pabrikan rokok saja, dari buruh tani rokok, karyawan pabrik rokok, pedagang asongan rokok, warung rokok di desa-desa, semuanya adalah rakyat yang membutuhkan nafkah.

Setali tiga uang dengan Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Budidoyo. Pun anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai rencana pemerintah menaikkan cukai rokok 10,04 % mulai 1 Januari 2018 amat sangat merugikan masyarakat, dan tidak memberi sumbangsih kenaikkan perekonomian nasional.

“Masyarakat tidak diberikan keuntungan lebih dengan cukai dinaikkan, malah menjadi korban biaya yang demikian mahal. Kena beban pembiayaan tapi pendapatan tetap. Judulnya pemerintah panik cari duit sebanyak-banyaknya, duit tak didapat justru dampaknya malah negatif pada ekonomi kita,” papar Bambang seperti di lansir dari laman garudayaksa.com.

Politisi Gerindra ini beranggapan, kalau Kementerian Keuangan tidak cermat mengkaji dan menganalisa dampak kenaikan cukai rokok, maka negara juga akan kesulitan mendapatkan devisa terbesar nomor dua yaitu rokok. Menurut Bambang, sebesar 150 triliun devisa yang disumbangkan dari industri rokok. Lebih lanjut, dia menyampaikan akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan jika industri rokok menurun akibat pajak cukai rokok yang dinaikan.

“Akan menggerus petani-petani tembakau, buruh tani tembakau ratusan ribu bahkan jutaan akan tergerus. Terus ditambah lagi karyawan pabrik-pabrik itu yang dia sangat menggantungkan nafkanya dari upah kerja,” ujar Bambang.

Berat memang,  jika rencana itu jadi dilakukan, maka yang bakal terjadi adalah kolapsnya industri rokok yang berakibat pada perumahan dan PHK pekerja rokok. Niscaya, bila itu terjadi, target pemerintah untuk cukai rokok tak bakal terpenuhi. Rencana penetapan tarif cukai tersebut dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok. Terlebih perekonomian Indonesia saat ini belum menunjukkan gejala peningkatan signifikan. (RF)