Bintangtimur.id, Jakarta Kembali, KPK berhasil menggelar operasi tangkap tangan atau yang acap disebut OTT. Kali ini, operasi itu dilakukan di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Belakangan, selain menciduk aktor-aktor yang diduga terlibat suap. KPK juga berhasil menyita uang sebesar Rp 470 juta. Uang tersebut, disinyalir merupakan suap dari Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto untuk ketiga unsur pimpinan Dewan Kota Mojokerto dan ada sejumlah uang setoran rutin per triwulan.

Kabarnya, uang tersebut merupakan commitment fee dari Kadis PUPR Kota Mojokerto untuk para unsur pimpinan Dewan DPRD Kota Mojokerto sebesar Rp 500 juta. Disinyalir, suap itu diberikan untuk urusan pengalihan anggaran.

Sebelumnya, memang, OTT yang dilakukan oleh KPK itu menyeret ketua Komisi B DPRD Jatim, Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto dan Kadis Peternakan Jatim Rohayati.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, “Ada juga diamankan uang sebesar Rp 470 juta,” kata Basari di kantornya, Sabtu (17/6/2017).

Basaria pun menjelaskan Rp 300 juta dari Rp 470 juta yang disita diduga adalah pembayaran komitmen Rp 500 juta. Uang itu diamankan dari mobil seseorang berinisial H yang diduga sebagai perantara. Sebelumnya sudah ada Rp 150 juta yang dibayarkan pada 10 Juni 2017 lalu.

“Dari hasil pemeriksaan sementara Rp 300 juta untuk pembayaran komitmen yang seharusnya Rp 500 juta tadi yaitu pengalihan anggaran yang di Dinas PUPR,” menurut Basaria.

Sedangkan sisanya yaitu Rp 170 juta diduga adalah komitmen setoran triwulan. Jumlah itu didapatkan dari Rp 140 juta dari mobil Wiwiet dan Rp 30 juta dari mobil seseorang berinisial T yang diduga sebagai perantara.

“Lalu Rp 170 juta lagi diduga ini terkait dengan komitmen setoran, masih pengembangan terus sampai saat ini. Setoran ini juga komitmen untuk triwulan yang disepakati sebelumnya,” pungkas Basaria.

Penangkapan itu dilakukan KPK, sejak Jumat kemarin hingga Sabtu lepas tengah malam. Kala itu, ada sekitar 6 orang yang berhasil ditangkap oleh KPK. Tiga diantaranya adalah unsur pimpinan Dewan yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo juga Wakil Ketua PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Wakil Ketua DPRD Umar Faruq yang juga Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Mojokerto dan Abdullah Fanani politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Wiwiet Febryanto (Kadis PUPR Mojokerto).

Selain itu, petugas KPK juga mencokok dua orang yang berinisial H dan T. Keduanya diduga berperan sebagai perantara dan dalam kasus ini, masih berstatus sebagai saksi.

KPK pun menetapkan Purnomo, Abdullah, Umar, dan Wiwiet sebagai tersangka. Sedangkan, H dan T masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan. (RF)