Indramayu sebagai pilot project program digitalisasi pertanian. (Foto-dok: Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Indramayu — Demi meningkatkan keuntungan petani, Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendorong digitalisasi sistem pertanian. Lantas, upaya apa yang bakal dilakukan oleh Kementerian yang dinahkodai oleh Rini Soemarno itu?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan bahwa kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan seperti insentif petani yang selama ini tidak tepat sasaran.

“Selama ini komoditas pangan diproduksi secara terpecah- pecah dengan luas lahan yang kecil sehingga produksi pangan tidak produktif. Melalui penerapan digitalisasi sistem dan korporatisasi pertanian, BUMN hadir untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani kecil,” ujarnya di Indramayu, Jawa Barat.

Peran digitalisasi, sambungnya, dapat dikumpulkan informasi lebih akurat mengenai luas lahan bekerja petani, masa panen, hingga poses pasca produksi. Kementerian BUMN bersama jajaran perusahaan pelat merah merancang sistem digitalisasi selama hampir 10 bulan.

Wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat 59 tahun silam itu memilih daerah Indramayu sebagai pilot project program digitalisasi pertanian, bukan tanpa sebab. Pasalnya, meski terkenal sebagai daerah subur masih banyak petani yang belum sejahtera.

“Saya bicara dengan Presiden Joko Widodo bagaimana mensejahterakan petani, memberikan satu sistem atau dukungan sehingga dapat membentuk wirausaha petani. Petani tidak hanya sebagai penanam padi tetapi wirausaha yang unggul,” kata Rini.

Digitalisasi sistem pertanian oleh kelompok tani (poktan) diinisiasi oleh PT Telkom Tbk. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui empat siklus tahap, yaitu pratanam dengan penerapan asuransi usaha tani dan kredit usaha rakyat yang merupakan wujud sinergi PT Jasindo, PT Askrindo dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Selanjutnya, tahap Tanam dengan penyediaan benih, distribusi pupuk, dan pendampingan yang merupakan wujud sinergi PT Pupuk Indonesia, PT Pertani, PT SHS, dan PT PNM.

Kemudian, tahap Panen dengan penyimpanan hasil panen dan resi gudang dari PT Pegadaian. Terakhir, tahap Pasca Panen dimana pada tahapan ini dilakukan penjualan dan distribusi hasil tani yang merupakan wujud sinergi Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

Nah, pertanyaannya, kapan Kementerian BUMN bakal memberikan dukungan sekaligus menerapkan hal serupa di Nusa Tenggara Timur? (RF)