BINTANGTIMUR.NEWS, JAKARTA — Berdasarkan informasi yang dihimpun Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), secara secara historis gejolak harga beras mulai dirasakan sejak November 2017 yang terus merangkak naik. Awal pekan Januari 2018 Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita langsung merespon dengan keputusan impor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Anehnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru menyampaikan persediaan beras cukup. Selain itu, Amran juga mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 Indonesia telah memproduksi gabah sebanyak 80 juta ton. Dengan angka rendemen 63 persen maka didapat beras sekitar 50 juta ton atau surplus sekitar 10 – 20 juta ton.

Lantas, menurut Ketua Dewan Pengawas BPP PISPI, Salman Dianda Anwar bahwa seharusnya persediaan beras tidak berkurang, terlebih Bulog masih memiliki persedian beras digudang sebesar 800-900 ribu ton. untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi. “Sehingga secara tegas pispi menolak impor beras, karena akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani disaat musim panen pada bulan Februari-April 2018”, ujar Salman.

Salman menambahkan, “jika impor masih tetap dilakukan, kami mengingatkan presiden jokowi untuk konsisten dan konsekuen menjalankan janji-janji nawa cita. Sebagaimana pidato pada tanggal 9 Desember 2014 di UGM yang meyatakan jika dalam tiga tahun gagal swasembada, maka menteri pertanian akan diganti”.

Sementara itu, menurut Wakil Sekjend Kajian Strategis PISPI Suroyo, Perum Bulog harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menstabilkan harga pangan. Saat ini Perum Bulog hanya dibawah koordinasi Menteri BUMN sehingga kewenangannya terbatas.
Fungsi Bulog secara kelembagaan sesungguhnya sudah bisa diperkuat melalui mandat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, yakni dengan membentuk kelembagaan pangan. “Namun pemerintah sampai saat ini melanggar mandat UU Pangan karena sudah lebih dari lima tahun kelembagaan pangan belum juga dibentuk.

Padahal, menurut Pasal 151 UU Pangan, kelembagaan pangan harus sudah dibentuk paling lanbat pada bulan November 2015”, sambungnya.
“PISPI mengusulkan kelembagaan pangan dengan nama badan otoritas pangan nasional (BOPN). PISPI juga mendorong agar BOPN segera dibentuk, yang akan memperkuat peran Bulog dan lembaga pangan terkait lainnya”, tutup Suroyo.

Merujuk pada kondisi tersebut, PISPI mendorong agar Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi Menteri-menteri terkait yang menimbulkan kegaduhan dimasyarakat. “untuk itu pispi mendesak presiden melakukan investigasi selain melalui satgas pangan terhadap data pangan yang tidak valid dan adanya dugaan mafia pangan dalam keputusan impor beras”, tutup salman kepada bintangtimur.news di Jakarta, Kamis (18/01).(RF)