Rapat ini diskors saja lima menit, kemudian pimpinan mengubah jadwalnya jadi panja aset dan Holding Migas. (Foto-dok: Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta –  Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini, Senin (29/1) antara Komisi VI DPR-RI bersama perwakilan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendadak dibanjiri intrupsi para anggota dewan. Ini menarik!

Memang, awalnya, agenda RDP bersama Komisi VI itu bakal membahas menyoal kinerja BUMN. Dilalahnya, kendati rapat itu baru saja berjalan sekitar 5 sampai 10 menit, para anggota dewan yang hadir kala itu sudah membanjirinya dengan intrupsi.

Bola semakin panas, sebab, dari agenda semula yang direncanakan bakal membahas soal kinerja BUMN. Lantaran, kala itu banyak anggota dewan mengusulkan agar topik pembahasan beralih menyoal holding BUMN Migas yang kini sedang menjadi sorotan publik. Lantas, RDP itu pun di skor oleh pimpinan Komisi VI DPR-RI

“Rapat ini diskors saja lima menit, kemudian pimpinan mengubah jadwalnya jadi panja aset dan holding (migas),” ujar Iskandar Dzulkarnain saat mengintrupsi Pimpinan Komisi VI DPR Teguh Juwarno di ruang rapat.

Tak hanya Iskandar, bahkan Wakil Ketua Komisi VI Azam Asman Natawijana
mendukung perubahan agenda rapat tersebut. Menurut politisi Demokrat itu, pembahasan terkait holding BUMN migas dan tambang masih terkait dengan keputusan Panja Aset BUMN.

Lantas, anggota Komisi VI dari Fraksi PAN, Nasril Bahar juga melontarkan pernyataan keras. Dia bilang, rapat kali ini harus membahas tindak lanjut dari rekomendasi Panja Aset sejak 2014 yang bertentangan dengan pembentukan holding BUMN.

“Dua bulan ini, kami melihat tentang proses holding pertambangan, tiga hari yang lalu kita mendengar tentang holding migas. Perlu rasanya pada situasi yang baru saja dilaksanakan, kami ingin mendengar dari Kementerian BUMN,” kata Nasril.

Lantaran gaduh, pun akhirnya Pimpinan Komisi VI DPR Teguh Juwarno memutuskan untuk menskors rapat selama 15 menit. Lantas, Teguh pun meminta perwakilan seluruh BUMN yang hadir untuk berdiskusi.

Disisi lain, Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno yang mewakili BUMN-BUMN yang hadir, tampaknya, hanya bisa pasrah.

Fajar merasa keberatan, lantaran bahan paparan yang sudah disiapkan hanya berisikan paparan kinerja, bukan tentang aset ataupun holding BUMN. “Kami tidak menyiapkan dan tidak berkompetensi menjawab mengenai panja aset atau dasar hukum yang lain. Yang sesuai undangan, kami hanya menyiapkan kinerja, operasional dan semua pertanyaan yang disampaikan melalui surat,” kata Fajar. (RF)