Itu bukan wewenang BPS untuk mengumpulkan data gula dan garam. (foto-dok:Courtesy Youtube-Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Kini pemerintah kembali, bakal melaksanakan impor sejumlah komoditas pangan, itu betul. Seperti kita ketahui bersama, sebelumnya, pemerintah juga mengimpor 500 ribu ton beras yang sempat heboh di ranah publik. Seperti tak ingin ketinggalan dari beras, menyusul pula impor 1,8 juta ton gula dan 3,7 juta ton garam. Nah, pertanyaannya, benarkah produksi dalam negeri tak bisa mencukupi? Lantas, bagaimana dengan nasib para petani?

Menyoal hal itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto belum berani membuka data gula dan garam. Sebab, Kecuk menyebutkan, itu bukan wewenang BPS untuk mengumpulkan data gula dan garam, itulah alasannya. “Kalau BPS sebenarnya tidak mengumpulkan data. Data gula ada, bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan. Tapi kalau data garam, enggak,” kata Kecuk kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (5/2).

Selain itu, mengacu kepada aturan yang ada, kata Kecuk. “Kami mengacu pada undang-undang statistik, tugas BPS itu hanya statistik data. Di negara manapun, yang namanya statistik dibagi tiga. Ada statistik dasar, khusus, dan sektoral. Sektoral itu memang ada data dikumpulkan oleh kementerian atau lembaga negara,” katanya.

Dan menurut dia, aturan ini bukan hanya ada di Indonesia. Bahkan, di negara lain juga seperti demikian.

“Coba temen-temen buka di Amerika-lah. Amerika yang mengumpulkan data pertaninan, itu ada sendiri. Kalau semua ditumpukin ke BPS, wah jebol-lah kami,” ujar dia.

“Jadi BPS itu statistik dasar yang memang dia makro sektoral yang kepentingan orang banyak. Kepentingan ekonomi, inflasi, kepentingan makro,” pungkas Kecuk Suhariyanto.

Ini menarik, kalau BPS saja tak punya data mengenai kebutuhan bahan pangan serta produksi, bisa berbahaya. Wajar saja, bila antar Kementerian sering bersitegang karena berbeda data. (RF)