Sebagai produsen minyak sawit, Indonesia dan beberapa negara penghasil sawit lainnya bakal mengambil tindakan lanjutan. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Dampak Parlemen Eropa mengeluarkan beleid yang mengusulkan, agar Uni Eropa menghentikan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada tahun 2021. Alhasil, sebagai produsen minyak sawit, Indonesia dan beberapa negara penghasil sawit lainnya bakal mengambil tindakan lanjutan, itu betul.

Dikabarkan, lewat KBRI Brussel, pun Indonesia sudah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit, baik itu dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan serta Afrika dalam menyikapi usulan Parlemen Eropa itu.

Nah, kali pertama upaya yang bakal diambil, yaitu mengirimkan surat kepada pihak Uni Eropa (UE) sehingga ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk salah satunya Indonesia.

“Dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE, sehingga ke depan usulan tersebut ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional kita,” jelas Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D. Simamora dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Sabtu (17/2).

Sebetulnya, pun Indonesia sudah menyampaikan sikap tegas lewat beberapa pendekatan yang dilakukan. Sebut saja, diantaranya melalui surat Menlu RI kepada HRVP Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara UE juga pendekatan yang dilakukan, baik di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa tadi.

Kendati, surat usulan sudah diadopsi pada 17 Januari 2018 lalu, menurut Dupito, usulan yang diberikan tersebut bukan merupakan keputusan final UE. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, akan diadakan proses trialogue yang direncanakan baru akan dimulai pada minggu keempat pada Februari 2018, mendatang.

Sekedar informasi, KBRI Brussel pun terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue. Kata Dupito, upaya ini bertujuan agar usulan parlemen tidak dilaksanakan, lantaran tidak sejalan dengan perdagangan yang bebas dan adil. Usulan ini pun dianggap tidak adil karena larangan penggunaan minyak sawit dalam biofuel lebih cepat dibandingkan rapeseed dan soybean yang akan dilarang pada 2030.

Selain itu, dalam surat tersebut disertakan pula permintaan agar negara-negara produsen sawit dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. (RFN)