Selain membangun bendungan, Kementerian PUPR juga bakal membangun Daerah Irigasi Baliase sekaligus dilengkapi dengan pembangunan Bendung Baliase di Kabupaten Luwu Utara. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, JAKARTA. – Bahwa  Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu sentra pangan nasional, itu betul. Sudah semestinya, memang, produktivitasnya pertanian di wilayah itu pun meski ditingkatkan terutama menyoal keberlangsungan suplai kebutuhan air bagi lahan pertanian di Sulsel. Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyelesaian pembangunan tiga bendungan sekaligus diantaranya, Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Karalloe di Kabupaten Gowa dan yang baru dimulai konstruksinya adalah Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar.

Bicara soal suplai kebutuhan air, apakah bisa selesai hanya dengan membangun bendungan? Tentu tidak, kabarnya, selain membangun bendungan, Kementerian PUPR juga bakal membangun Daerah Irigasi Baliase sekaligus dilengkapi dengan pembangunan Bendung Baliase di Kabupaten Luwu Utara, misalnya.

Dalam keterangan terulisnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimis betul, bahwa penyelesaian bendungan bakal tepat waktu. Menariknya, PUPR akan mengupayakan penyelesaian jauh lebih cepat.

Sebab, pembangunan bendungan tersebut, kini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alhasil, diyakini soal biaya untuk pembebasan lahannya bakal lebih efektif dan efisien karena menggunakan mekanisme dana talangan. Lewat mekanisme ini lah, kontraktor akan membayar lahan yang telah siap dibebaskan. Dan nantinya, soal pembayarannya akan dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Pembangunan Bendungan Paselloreng ditargetkan rampung Desember 2018. Untuk Bendungan Karalloe, konstruksinya memang dimulai lebih dulu, namun sempat mengalami masalah pengadaan lahan, sekarang sudah diselesaikan, mudah-mudahan progres konstruksi lebih cepat lagi. Sementara Bendungan Pamukkulu dalam tahap persiapan yakni penyiapan jalan akses kerja,” kata Basuki di Jakarta (17/2).

Sementara itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengatakan, pembangunan bendungan akan dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi yang disebut sebagai Irigasi Premium atau irigasi yang mendapat jaminan suplai air bendungan. Kendati, biaya pembangunan bendungan itu yang mahal. Namun, dapat dipastikan air-nya mengalir sampai ke sawah petani dan sumber air baku masyarakat.

“Irigasi yang suplai air nya bukan dari bendungan, cropping intensity-nya 1-1,5 kali. Dengan suplai air yang berkelanjutan dari bendungan akan meningkat menjadi 2,75 kali. Saat ini dari 7,3 juta hektar irigasi baru 11% yang mendapatkan suplai air dari bendungan dan akan ditingkatkan menjadi 20% melalui pembangunan 65 bendungan yang tengah dilakukan Kementerian PUPR 2015-2019,” ujar Imam Santoso.

Sekedar informasi, untuk progres fisik Bendungan Paselloreng per 14 Februari 2018 saja sudah mencapai 68,22%. Sementara, kapasitas tampung maksimal bendungan yakni 138 juta m3 yang merupakan terbesar dibandingkan Karalloe dan Pamukkulu. Manfaatnya akan mengairi irigasi seluas kurang lebih 7.000 ha dan menjadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kab. Wajo sebesar 305 liter/detik, konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata.

Nah, menyoal konstruksi. Imam Santoso menjelaskan lebih dalam, bendungan itu dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa lewat Kerjasama Operasi (KSO) dengan menelan biaya sebesar Rp 736 miliar. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT Mettana, PT Timor Konsultan, PT Raya Konsultan KSO dengan nilai Rp 37 miliar.

Lantas, Imam Santoso pun menyebutkan, untuk progres pembangunan Bendungan Karalloe yang mulai dibangun sejak Desember 2013, lalu. Kini, progresnya sudah mencapai 39,82% dan ditargetkan rampung tahun 2019. Memang, dalam pembangunannya sempat mengalami kendala pengadaan lahan. Namun, saat ini lahan yang bebas sudah mencapai 97% dan tersisa 3% atau sekitar 14,5 ha. Dengan kapasitas tampung maksimalnya, sebesar 40,53 juta m3.

Sementara, untuk konstruksi bendungan Karalloe sendiri, Imam Santoso menambahkan, dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Rp 568 miliar dan konsultan supervisi oleh PT Widya Graha Asana, PT Tata Guna Patria, PT Bintang Tirta Pratama, PT Catur Bina Guna Persada (KSO) dengan nilai Rp 15 miliar. Manfaat untuk bendungan ini, berfungsi untuk mengairi irigasi seluas 7.000 hektar, sumber air baku 440 liter/detik, pembangkit listrik 4,5 MW, pengendali banjir, konservasi air dan pariwisata.

Selanjutnya, masih menurut Imam Santoso, untuk Bendungan Pamukkulu. Bendungan ini, menjadi bangunan terbaru yang dibangun di Sulawesi Selatan. Dan kontrak pembangunannya ditandatangani pada November 2017 lalu, yang terbagi menjadi 2 paket konstruksi. Paket 1 senilai Rp 852 miliar, dikerjakan PT Wijaya Karya (Persero) – PT Daya Mulia Turangga (KSO) dengan pekerjaan pembangunan bendungan utama.

Imam Santoso pun menjelaskan, untuk Paket 2 senilai Rp 811 miliar dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya dengan pekerjaan meliputi relokasi jalan dan rehabilitasi jalan masuk, terowongan pengelak, bendungan pelimpah, serta pekerjaan hidromekanikal. Untuk konsultan supervisinya, dilakukan oleh PT Indra Karya – PT Virama Karya – PT Bina Karya Persero senilai Rp 53,7 miliar.

“Bendungan ini memiliki kapasitas tampung maksimum 82,7 juta m3 dan akan memberi manfaat bagi irigasi seluas 6.150 ha, penyediaan air baku Kota Takalar sebesar 160 liter/detik, pengendalian banjir, konservasi air, pengembangan pariwisata serta perikanan air tawar” kata Dirjen SDA Imam Santoso.

Pembangunan Daerah Irigasi Baliase

Sebetulnya, potensi air di Sulawesi Selatan itu sangat besar. Agar bisa lebih optimal, selain membangun tiga bendungan tadi, pun PUPR bakal membangun Daerah Irigasi Baliase. Selain itu, Bendung Baliase juga akan memiliki saluran irigasi sekunder sepanjang 207 km serta saluran pembuang yang mencapai 114 km. Lantas, dengan dibangunnya Daerah Irigasi Baliase itu. Alhasil, potensial luas lahan yang bisa dikembangkan pun mencapai 21.900 ha. Kendati, untuk sementara ini luas lahan fungsional baru mencapai 5.900 ha.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang T. Iskandar, menyebutkan, pembangunan daerah irigasi yang sangat luas ini membutuhkan waktu selama tiga tahun sejak November 2015 hingga November 2018. Anggaran Kementerian PUPR yang dibutuhkan mencapai Rp 215 miliar.

“Di lapangan sedang dibangun jaringan irigasi, untuk bendung progresnya sudah mencapai 85% dan penyelesaian kantong lumpur di sisi sebelah kanan. Penataan kawasan sudah dimulai. Seluruh wilayah Bendung Baliase akan kami tanami tanaman produktif,” ujar Iskandar. (RFN)