Jangan gara-gara kejar tayang, nyawa pekerja melayang. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Terkait maraknya tragedi konstruksi infrastruktur layang (elevated), belakangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentian sementara (moratorium).

“Seluruh proyek pembangunan infrastruktur layang di seluruh Indonesia, dihentikan sementara,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2).

Dalam konferensi pers kali ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ketiga anggota Kabinet Kerja ini, pun satu suara, bahwa seluruh pekerjaan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat bakal dihentikan sementara.

“Sebetulnya kecelakaan Selasa pagi, tidak terlalu high tech, tetapi perlu kecermatan dan kedisiplinan. Sehingga kami melihat, sementara pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah, atau bidang layang dihentikan sementara,” kata Basuki.

Nah, Basuki menilai, penghentian sementara ini, untuk mengevaluasi proyek konstruksi layang secara menyeluruh. Baik dari sisi desain, metodologi kerja, SOP, tenaga kerja dan perawatan.

Kata Basuki, keputusan ini diambil demi menjamin keamanan dan keselamatan pekerja, serta pengguna layanan hasil konstruksi. Dalam dua tahun ini, tercatat ada 14 kecelakaan konstruksi, atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya menelan korban jiwa dan luka-luka.

Tak ayal, evaluasi menyeluruh bakal dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Namun, untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, pondasi dan bendungan tetap terus dilanjutkan.

Boleh jadi, penghentian sementara akan berakhir setelah evaluasi selesai dilakukan dan diterima dengan rekomendasi dari Ketua Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) untuk diputuskan bisa atau tidaknya proyek dilanjutkan.

Selain itu, hasil evaluasi KKK akan disampaikan kepada kementerian atau lembaga, sebagai pemilik pekerjaan menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor, konsultan dan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab.

Pun Basuki memaparkan, penghentian sementara pekerjaan konstruksi layang  itu berlaku untuk seluruh pembangunan jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta.

“Iya, kita akan perhitungkan, ini kan tidak mungkin setahun berhenti. Nanti kan prioritas mana yang akan dievalusi duluan,” kata dia.

Nah, menyoal moratorium infrastruktur itu Ketua Komisi IV DPR-RI Ir. Fary Djemy Francis MMA, pun angkat bicara. Menurutnya, terkait dengan maraknya kecelakaan kontruksi yang terjadi belakangan ini, sehingga melahirkan moratorium pengerjaan proyek infrastruktur elevated. Setidaknya, itu sudah benar.

Fary bilang, evaluasi total terhadap pengerjaan proyek infrastruktur khususnya infrastruktur elevated, sangat vital. Sebab, hal itu guna menjamin keamanan dan keselamatan, mulai dari proses pengerjaan hingga saat digunakan sebagai fasilitas publik nantinya. Jangan sampai berdalih, sedang mengejar target menyelesaikan beberapa proyek nasional. Lantas, malah mengabaikan keselamatan pekerja.

“Kami telah melakukan rapat kerja dan membahas masalah dimaksud. Pemerintah seperti sedang kebut-kebutan menyelesaikan beberapa proyek nasional. Namun di satu sisi, justru mengorbankan keselamatan kerja,” ujar Fary di Jakarta, Rabu (21/2).

Sementara itu, pria yang baru saja merayakan usianya yang ke 50 tahun ini menambahkan, dalam rapat kerja di Komisi V DPR dua pekan lalu, pihaknya telah memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta direksi BUMN kekaryaan. Salah satu poin penting yang dibahas, yaitu mendominasinya BUMN kekaryaan termasuk dominasinya PT Waskita Karya dalam menggarap proyek strategis nasional (PSN). Persoalannya, Waskita tak hanya menggarap proyek pemerintah, tetapi juga proyek lain yang berasal dari swasta.

“Kami mengingatkan, jangan karena banyak kerja di luar pemerintah, kemudian pekerjaan pemerintah yang mereka anggap sedikit ini diabaikan keselamatannya,” kata pendiri Sekolah dan Akademi Sepakbola Bintang Timur Atambua ini.

Sejatinya, daftar panjang kecelakaan kerja dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang gencar dilakukan era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini, cukup banyak. Ironisnya, kecelakaan konstruksi elevated itu banyak terjadi di proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Dalam catatan Kami, sampai saat ini ada lima  kejadian kecelakaan proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya Tbk. Yang terbaru pada, Selasa (20/2) lalu, yakni robohnya tiang pancang proyek tol Becakayu yang menimpa 7 pekerja. Sebelumnya, terjadi juga longsoran di terowongan bandara Soekarno Hatta. Atas semua ini Waskita harus bertanggung jawab. Jangan gara-gara kejar tayang, nyawa pekerja melayang,” pungkas sekretaris Fraksi Partai Gerindra itu. (RFN)