Ilustrasi - Suasana Bandara Internasional (Ilustrasi-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Kabarnya, Pemerintah bakal membatalkan pembangunan mega proyek bandara udara internasional yang terletak di Bali Utara, itu betul. Sebab, dari hasil studi kelayakan, ada beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan dari pembatalan mega proyek tersebut.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
(Foto-dok:Kemenko Kemaritiman)

Lantas, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada empat alasan mengapa pemerintah enggan melaksanakan pembangunan bandara yang diinisasi oleh PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti itu.

“Tidak elok membuat kereta api lingkar Bali, tapi jalan memotong gunung dan tol. Kemudian ada pantai kiri kanan, sehingga terbuka satu,” Kata Luhut di komplek istana negara Jakarta.

  • Pertama, kesulitan membangun akses kereta api.
  • Kedua, pemerintah lebih memilih lapangan terbang denpasar di perkuat.
  • Ketiga, memperbanyak area pesawat yang sudah ada.
  • Keempat, akan dibangun jalur kapal roro yang dibangun dari Banyuwangi ke Bali Utara.

Luhut bilang, rencana pembangunan roro tersebut dapat mengurangi masuknya kendaraan roda empat di Bali sekitar 30%-40% . “Sehingga membuat traffic berkurang,” tambahnya.

Asal tahu saja, keempat alasan tadi merupakan hasil studi dari Bank Dunia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Dan hasil studi itu merekomendasikan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara masih belum bisa dilaksanakan.

Kata Luhut, hasil studi ini juga telah disampaikan ke Presiden. “Kita kan harus berangkat dari studi tadi, sedangkan mereka tidak merekomendasikan hal itu. Pak Presiden juga bilang, kita semua kerja berdasarkan studi, bukan suka-suka,” jelas dia.

Dengan demikian, pembangunan bandara Bali Utara itu tidak perlu. “Hanya bandara yang sekarang saja diperbesar diperkuat dan seterusnya,” sambung Luhut.

Paparan Pembangunan Mega Proyek Bandara Internasional Bali Utara.
(Foto-dok:Istimewa)

Sebelumnya, pada akhir Februari lalu, PT BIBU telah memaparkan rencana pembangunan bandara udara di Bali Utara.

Terkait hal ini, PT BIBU bekerjasama dengan perusahaan asal Kanada, Kenesis Capital and Investment (KCA). Rencananya, KCA bakal memberikan bantuan modal di sektor infrastruktur. Dan diperkirakan nilai investasi untuk proyek ini sekitar Rp 27 triliun.

Nah, menyoal keputusan pembatalan pembangunan Bandara Internasional yang di keluarkan oleh pemerintah. Seperti dikutip dari laman detik.com, Sabtu (3/3). Sebelumnya, Direktur Operasional PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU), Tulus Pranowo mengatakan, pihaknya belum mengetahui hasil kajian tersebut. Tulus bilang, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil penetapan lokasi dari proposal yang telah diajukan perusahaan.

“Belum. Kami merasa belum atau tidak batal. Lha wong kami tahu, kami kan sampaikan proposalnya formal,” katanya lewat pesan singkat saat dihubungi, Sabtu (3/3).

Menurutnya, pembangunan bandara kedua di Bali perlu dilakukan mengingat terbatasnya kapasitas Bandara I Gusti Ngurah Rai yang saat ini menjadi satu-satunya bandara di Bali. Tulus berharap betul, pembangunan bandara nanti didukung pemerintah lewat pembangunan infrastruktur akses.

“Seperti yang saya bilang, Bali itu perlu alternate aerodrome. Walau Denpasar punya dua runway, kalau kondisi closed misal karena cuaca, terus mau mendarat di mana? Mestinya tetap dibangun, berbagi beban. Akses oleh pemerintah gitu,” katanya.

Sekedar untuk di catat, PT BIBU memiliki konsep pembangunan bandara mengapung (offshore) di laut lepas dengan menggandeng Airports Kinesis Consulting (AKC). Kendati, biaya pembangunan di atas laut lebih mahal, namun hal tersebut lebih efektif, karena tidak melibatkan pembebasan lahan. Pasalnya, dengan pembangunan bandara di darat, PT BIBU banyak menemukan kendala seperti harus memindahkan 33 pure yang 21 situs, dan harus memindahkan jalan raya, pemukiman dan sampai sawah potensial di Bali.

Belakangan, keputusan serupa dengan Menko Kemaritiman juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya mengatakan, keputusan yang ada saat ini adalah memperkuat dan mengembangkan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

“Yang ideal seperti apa. Memang dari indikasi awal kita itu akan mengupayakan, kita akan mendayagunakan Ngurah Rai dengan kita maksimalkan,” ujar Budi di Kantor JICT, Jakarta, Minggu (4/3).

Keputusan tersebut, menurut Budi, juga berdasarkan hasil studi yang sudah ada. Meski demikian, pihak Kementerian Perhubungan akan melakukan studi sendiri untuk menentukan Bandara Bali Utara.

“Ya secara umum memang ada suatu studi yang akan kita lakukan, yang ideal seperti apa,” kata Menhub.

Jangan lupa, sebetulnya pembangunan bandara ini juga masih terkendala soal penetapan izin lokasi dari Kementerian Perhubungan. Kendati, permohonan izin telah diajukan kepada dua Menteri Perhubungan yang berbeda yaitu Ignasius Jonan dan Budi Karya Sumadi, namun tetap saja tidak keluar. Jadi, wajar saja bila dikemudian hari, hal tersebut membuat pembangunan mega proyek bandara internasional Bali Utara itu jalan di tempat. (RFN)