BUMN punya wewenang dan peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Selain itu, BUMN juga berfungsi untuk mengelola segala sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negara. (Foto-dok:BINTANGTIMUR.NEWS)

BINTANGTIMUR.NEWS, Kuta. – Bicara menyoal kedaulatan pangan, merupakan isu klasik yang sudah diperdengarkan sejak satu dekade lalu, dari pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini. Belakangan, maraknya impor berbagai komoditi yang acap dilakukan pemerintah akhir-akhir ini. Tak pelak membuat publik menilai pemerintah saat ini belum menjalankan amanat sesuai UU No.7 Tahun 1996 tentang pangan.

Padahal, dalam Pasal 45 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan  jelas betul, disitu ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Nah, menyoal kedaulatan pangan, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia, Ir. Fary Djemy Francis MMA menyampaikan, bahwa kedaulatan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa di abad milenium ini.

“Bila kita melihat penjelasan PP 68/2002, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Semestinya, bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dan bukan ketergantungan pada impor seperti yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini.” ujar Fary disela acara Seminar Internasional bertajuk ‘ASEAN FARMERS YOUTHCAMP I’ yang diselenggarakan oleh Pemuda Tani Indonesia di ballroom Kutabek, Kuta, Bali, Senin (5/3).

Fary bilang, dengan kegiatan dan pelatihan tentang ilmu pertanian organik yang digelar oleh Pemuda Tani Indonesia. Dia berharap betul, akan muncul ide dan gagasan dari pemuda tani se-ASEAN untuk menciptakan ketersediaan dan keberlanjutan pangan dan nantinya dapat diterapkan di negara atau daerah asalnya.

“Ingat, (mengutip pesan Bung Karno) ‘soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa!’ Kita menghadapi ancaman krisis pangan global, keterlibatan pemuda merupakan salah satu solusi untuk mengatasi ancaman itu. Dengan peran aktif dan ketelibatan para pemuda di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Saya yakin betul, kita akan mampu menciptakan kedaulatan pangan,” tegas Ketua Komisi V DPR RI.

Masih menyoal kedaulatan pangan nasional, di acara Seminar Nasional ‘ASEAN FARMERS YOUTHCAMP I’ pun Mohamad Haikal Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ikut angkat bicara. Haikal mengatakan, benar, bila melihat besarnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini terutama masalah yang menyangkut hayat, lingkungan hidup dan pangan. Maka, diperlukan solusi yang dapat mengurangi beban tersebut secara berkelanjutan. Sebetulnya, penanganan persoalan ini sudah jelas terperinci di dalam undang-undang tentang pangan.

Pria lulusan S2 di American University jurusan Marketing dan Finance ini pun menambahkan, kita sadari betul, untuk menjalankan undang-undang tersebut tak cukup hanya pemerintah pusat atau daerah. Perlunya ada lembaga khusus untuk menjalankan undang-undang sepenuhnya atau pun sebagian. Adanya suatu program khusus dari lembaga itu untuk mewujudkan ketahanan pangan berkualitas secara sinergi dari semua stakeholder. Ya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“BUMN harus menjadi garda terdepan dan berperan sebagai lokomotif, motor penggerak, trainer, fasilitator, motivator, dan mitra strategis yang saling menguntungkan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Sehingga pertanian Indonesia dapat menguasai pasar pangan global dan bukan menjadi negara pengimpor pangan” kata Haikal kepada bintangtimur.news, Senin (5/3).

Nah, soal peran BUMN, Haikal bilang, BUMN punya wewenang dan peran yang sangat besar dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Selain itu, BUMN juga berfungsi untuk mengelola segala sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negara.

“Antar BUMN harus bersinergi dan tidak bisa berdiri sendiri- sendiri, harus ada sinergi dan visi bersama. Diharapkan, BUMN menjadi pilar kedaulatan pangan bukanlah sekedar jargon namun tujuan dan cita-cita yang harus kita wujudkan” tegas Legislator asal Partai Gerindra ini.

Lantas, ketika disinggung soal banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi,  pun Haikal menyayangkan, kondisi saat ini alih fungsi lahan cukup masif, memang. Lahan pertanian yang tadinya produktif, lantaran kebutuhan berubah menjadi perumahan atau kawasan industri.

“Semestinya, Indonesia harus memiliki BUMN yang fokus terhadap pembelian lahan pertanian. Sehingga, bila ada petani yang terpaksa menjual lahanya karena kebutuhan, lahan tersebut di beli oleh negara melalui BUMN. Dengan begitu, lahan pertanian yang produktif tetap terjaga.” pungkas Haikal

Sekedar informasi, setelah seminar Internasional, agenda dilanjutkan pelatihan pertanian di Pusat Pelatihan Pertanian Somya Pertiwi di tabanan bali dan kunjungan lapang ke Jatiluwih Rice Terrace yang merupakan daerah Persawahan terasering dengan pemandangan indah yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. (RFN)