Dibandingkan dengan negara lain, jalan tol itu ada batas waktunya 20 tahun. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Surat pengajuan dengan Nomor Perkara 15/PUU-XVI/2018 yang dilayangkan oleh Moh. Taufik Makarao dan Abdul Rahman Sabara ke Mahkamah Konstitisi (MK) itu. Belakangan diketahui, tentang uji materi terhadap konsesi jalan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Nah, uji materi payung hukum ini mempunyai pokok perkara pengajuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 50 ayat 6.

Lantas, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Arrisman, sebagai kuasa hukum  dari pemohon menyatakan, pasal 50 ayat 6 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Lantaran frasa dalam jangka waktu tertentu itu tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud jangka waktu tertentu, sehingga potensi disalahgunakan pasal 50 ayat 6 ini semakin besar dan penguasaan negara menjadi lemah.

“Pemohon melihat rawan terjadinya penyalahgunaan. Dibandingkan dengan negara lain, jalan tol itu ada batas waktunya 20 tahun,” ujar Arrisman, Rabu (7/3).

Arrisman bilang, jika konsesi sudah diatur dalam undang-undang, maka investor bisa menghitung lebih awal untung-rugi sebuah investasi. Selain itu, jangka waktu juga akan membatasi penyalahgunaan dalam perjanjian bisnis BUJT dengan pemerintah.

“Yang sering terjadi, investor menyatakan rugi kemudian tarif tol harus naik. Padahal jika ditentukan dari awal (konsesi), sudah bisa diprediksi berapa yang akan diperoleh investor,” ujar Arrisman.

Kuasa hukum pemohon ini juga mengatakan, bercermin dari negara lain yang memberikan aturan konsesi. Semestinya, jalan tol yang dikelola lebih dari 20 tahun sudah bisa dijadikan jalan bebas hambatan tak berbayar.

Arrisman juga menegaskan, untuk itu pihaknya sebagai pemohon meminta majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan uji materi, agar menjaga kepastian hukum.

“Sehingga tidak disalahgunakan atau terjadi nego-nego dibelakang,”pungkas dia.

(RFN)