Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto-dok: Biro Komunikasi Publik PUPR)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Kabarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membuka peluang investasi selebar-lebarnya bagi swasta. Hal itu disinyalir, agar investor masuk dalam pembangunan bendungan yang berpotensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“Sampai saat ini belum ada bendungan yang dibangun oleh swasta. Bila ada investor yang berminat akan kita dorong, sehingga dana APBN dapat digunakan untuk program lainnya. Peraturan Menteri PUPR mendukung karena saya monitor intensif untuk pembangunan bendungan di Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/3).

Pada 2017 lalu, Kementerian PUPR menawarkan kepada investor Jepang untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan yang nilai investasinya mencapai Rp3,8 triliun.

Sayangnya, penawaran PUPR itu belum diminati oleh investor asal negeri Sakura itu. Alhasil, Bendungan Tiga Dihaji akan dibangun menggunakan APBN dan mulai lelang pada tahun anggara 2018 ini.

“Menurut perhitungan Jepang, untuk masuk investasi ke bendungan, kapasitas listrik yang dihasilkan antara 60-75 MW,” kata Basuki.

Selain itu, kabarnya, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri atas 16 bendungan lanjutan, dan 49 bendungan baru. Proyek ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Dan untuk tahun 2018 ini, ada sebanyak 34 bendungan dalam proses pembangunan dengan 10 bendungan ditargetkan selesai 2018. Sementara, 14 bendungan lagi baru dimulai pembangunannya.

Pembangunan infrastruktur PUPR dengan skema KPBU, saat ini tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga pada proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan dan Saluran Pembawa Air Baku dari Bendungan Karian (Karian-Serpong Water Conveyance).

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menginisiasi kegiatan preservasi jalan dengan skema KPBU ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema baru itu akan menyediakan layanan jalan nasional dalam kondisi mantap secara berkelanjutan.

Catatan saja, bahwa Ditjen Bina Marga juga telah melakukan penjajakan minat kepada investor potensial untuk dua proyek preservasi jalan, yakni di Provinsi Riau sepanjang 43 kilometer senilai Rp882 miliar dan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 kilometer senilai Rp1,975 triliun.

Formulasi KPBU AP dengan masa konsesi selama 15 tahun dikurangi masa konstruksi selama dua tahun, pemerintah membayar cicilan layanan kepada badan usaha selama masa pemeliharaan 13 tahun. (RFN)