Ilustrasi (Ilustrasi-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Menyoal kecelakaan di proyek infrastruktur yang acap terjadi belakangan ini. Tal pelak, hal itu mendorong pemerintah melakukan evaluasi di beberapa proyek yang sudah digelar. Memang, semestinya pemerintah

Kemarin, Selasa (13/3), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku pembina Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi hasil evaluasi kepada Kementerian BUMN.

Dalam surat rekomendasinya itu, ada enam poin utama yang menjadi catatan evaluasi Kementerian PUPR. Pertama, melakukan peningkatan manajemen terhadap proses-proses yang terkait. Kedua, memberikan peringatan tertulis kepada PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya terhadap kecelakaan konstruksi yang terjadi.

Lantas, Ketiga, memberikan peringatan tertulis dan sanksi kepada PT. Hutama Karya dengan mengganti Kepala Proyek yang bertanggung jawab pada proyek Double Double Track (DDT) Manggarai-Jatinegara.

Keempat, memberikan peringatan tertulis dan sanksi kepada konsultan PT. Virama Karya dengan mengganti Kepala Divisi yang bertanggung jawab pada proyek-proyek yang mengalami kecelakaan konstruksi.

Kelima, memberikan sanksi kepada PT. Waskita Karya dengan mengganti direksi yang bertanggung pada proyek-proyek yang mengalami kecelakaan konstruksi.

Keenam, membentuk unit kerja khusus yang menangani quality, health, safety and environment (QHSE) dan bertanggungjawab langsung kepada direktur utama.

Sekedar informasi, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang mengatakan, untuk rekomendasi perombakan direksi BUMN Karya, masih akan menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tapi rekomendasi lainnya, akan ditindaklanjuti secepatnya. (RFN)