"Rasanya tidak elok kalau kita berbangga diri dengan proyek infrastruktur ambisus, yang seolah kejar tayang di saat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih," ungkap Heri Gunawan Anggota Komisi XI DPR-RI. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Baru-baru ini, publik dari berbagai kalangan pun dikejutkan dengan membuncahnya utang pemerintah yang bertengger pada level Rp4.034,8 triliun sejak per Februari 2018, kemarin. Ironisnya, Tim ekonomi Jokowi malah boleh mencoba tenang-tenang saja. Tapi, DPR punya catatan lain.

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan mengatakan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV-2017 mencapai US$352,2 miliar, atau tumbuh 10,1% (year on year/yoy). Dengan asumsi kurs Rp13.500 per US$, maka utang tersebut setara denganRp4.752 triliun. Cukup besar kan.

Lalu apa dampaknya bagi perekonomian nasional dan anggaran (APBN)? Para menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja Jokowi, sah-sah saja menyebut efeknya kecil. Dengan alasan utamanya, rasio utang masih rendah sekali. Bahkan, tim ekonomi membanggakan rasio utang RI di bawah negara sekelas Jepang dan Amerika Serikat.

Tapi, Heri mencermati dari sisi lain. Yang mana, peningkatan utang luar negeri (ULN) tersebut, didorong kenaikan utang publik, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 14% (yoy) pada 2016 menjadi US$180,662 miliar.

Sementara utang swasta, atau korporasi, baik bank maupun non-bank, hanya naik 6% menjadi US$171,62 miliar. Kenaikan utang ini, tak lepas dari kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang ‘kejar tayang’.

Menyoal Kenaikan utang tersebut, Heri menerangkan, sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, dan lambat laun tentunya mengganggu daya dukung APBN. Utang sudah pasti menjadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target.

Dan pemerintah, rasanya akan makin sulit merealisasikan Penerimaan Negara yang lebih baik. Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang.

Tahun ini saja, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI itu menambahkan, beban cicilan utang diperkirakan mencapai Rp390 triliun. Tahun depan, diperkirakan naik lagi di kisaran Rp420 triliun. Total general, beban cicilan utang selama dua tahun, mencapai Rp810 triliun.

Pria kelahiran Sukabumi April 1969 itu pun bertanya, apakah angka sebesar itu tidak membebani APBN? Ya, jelas memengaruhi. Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, sejauh ini masih belum bisa dipecahkan.

“Saya sudah berkali mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu. Kalau dilihat dari trennya, rasio utang terus mengalami kenaikan,” kata Heri.

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, Tahun 2014, rasio utang sebesar 24,7%, naik tajam pada 2015 menjadi 27,4%. Kemudian mendaki lagi menjadi 27,9% pada 2016. Setahun berikutnya naik menjadi 28,2%. Tahun ini, rasio utang diperkirakan menclok di angka 29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Asal tahu saja, lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Celakanya, realisasi pajak acapkali melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun. Pada 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.

Lalu apa dampak politiknya? Kata Heri, banyak kalangan maklum bahwa pemerintahan Jokowi jor-joran membangun infrastruktur. Mulai proyek pembangunan jalan, waduk, kereta api, dan masih banyak lagi. Seolah-olah, pembangunan infrastruktur menjadi harga mati. Tidak boleh tidak.

“Saya khawatir, pemerintah yang akan terjebak pada proyek pembangunan infrastruktur yang kelewat ambisius itu. Lalu mengabaikan target-target pembangunan yang lebih riil dan mendesak,” ujar Heri.

Pun Heri melanjutkan, Suka atau tidak, pemerintah harus akui, bahwa masih ada 27 juta rakyat Indonesia yang hidup miskin. Angka ketimpangan ekonomi masih
bertengger di kisaran 0,39. Serta daya beli belum beranjak dari angka 4,9%.

“Rasanya tidak elok kalau kita berbangga diri dengan proyek infrastruktur ambisus, yang seolah kejar tayang di saat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih,” ungkap Heri.

Lihat saja, kata Heri, di mana-mana, pemerintah bicara tentang proyek infastruktur yang ambisius. Tensinya makin kentara saja di tahun poltik ini. Mungkin, hanya segelintir sadar bahwa megahnya proyek infrastruktur dibiayai dari utang.

Ya, karena itu tadi, pertumbuhan ULN angka mencapai 10%. Tentu saja, duit-
duit tersebut dilarikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sekali lagi, tak elok jika ada yang gembar-gembor infrastruktur kalau akhirnya bersumberkan dari utang yang akan menjadi beban dalam jangka panjang. (RFN)