Peleburan itu menjadi mandat UU No 24 Tahun 2011. (Foto Ilustrasi-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Kabar bakal dileburnya PT Taspen dan PT Asabri ke dalam perut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih belum menemui titik terang. Wajar saja, bila kemudian Komisi IX DPR-RI pun menyarahkan Menteri terkait agar turun tangan mengatasi persoalan itu, dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (20/3).

Menyoal hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya bakal mendorong Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPan-RB) merancang peraturan pemerintah (RPP) sebagai payung hukum peleburan Taspen dan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan.

Kendati begitu, Hanif juga mengaku, sejauh ini upaya tersebut masih nihil. Itu sebabnya, rencana peleburan PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan yang paling lambat tahun 2029, sampai saat ini masih jalan ditempat. Peleburan itu menjadi mandat UU No 24 Tahun 2011.

“Saya sudah bersurat dengan Menteri Keuangan dan Menteri PAN-RB. Namun dalam kebijakan ini, bukan kami yang menjadi leading, makanya saya juga meminta Komisi IX untuk bisa mendorong Kementerian Pan-RB memulai leading regulasi lanjutan untuk peleburan,” jelas Hanif dalam rapat kerja Komisi IX, Selasa (20/3).

Nah, kendati batas waktu peleburan itu masih 10 tahun lagi, Hanif menilai, saat ini sudah harus ada rancangan peta jalan transformasi atas kebijakan tersebut. Hanya saja, dia melanjutkan, pembuatan peta jalan itu juga terganjal dari pihak Asabri dan Taspen yang enggan menjalankan transformasi.

“Taspen dan Asabri butuh perhatian khusus dari Komisi IX untuk bertransformasi, mestinya jangan jalan belok-belok,” jelas Hanif.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta Kemnaker tetap menjadi leading dari kebijakan tersebut serta terus mendorong percepatan peleburan itu. DPR khawatir betul, tanpa blue print, kebijakan pemerintah bisa berubah lagi. Pasalnya, sering kali kebijakan berubah saat ganti kepemimpinan.

“Para menteri harus turun tangan, segera buat blue print sampai 2029 seperti apa, biar jelas pelaksanaannya,” ujar Dede.

Pun Dede meminta, agar pemerintah mulai membagi spesifikasi Taspen dan Asabri yang bisa diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sudah semestinya diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau tidak dibagi dari sekarang, Undang-Undang BPJS bisa dilarang,” papar mantan wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja mengaku enggan melebur dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, kategori jaminan ketenagakerjaan untuk TNI berbeda dengan pekerja sipil.

“Kalau masuk disana, mau ditaruh di mana penghargaan prajurit dan polisi yang (gugur) menghadapi musuh, ini tidak bisa,” katanya.

Selain hal itu, PT Asabri tetap meminta kekhususan dalam mengelola jaminan ketenagakerjaan. Untuk itu Sonny meminta berdiskusi dengan pemerintah untuk merevisi UU SJSN.

“Iya, kita akan membuat saran untuk revisi. Karena (peleburan) tidak mungkin,” tegas Sonny.

Asal tahu saja, di tahun 2016 lalu saja dari laporan keuangan terbarunya, Asabri memiliki aset Rp 36,59 triliun. Dan Laba di tahun itu pun mencapai Rp 537,63 miliar. Boleh jadi, ini nilai cukup besar untuk dilebur ke BPJS Naker.  (RFN)