"Kami prihatin dan menyesalkan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kejadian ini menimbulkan kesan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah terlihat buru-buru tanpa mengikuti standard operational procedure," kata Ketua Komisi V Fary Djemy Francis. (Foto-dok: Ganda Tallo-BTNews)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), menggelar rapat kerja dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas soal keselamatan kerja dalam bidang konstruksi.

Rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, para direksi BUMN Karya serta turut hadir pula Komite Keselamatan Konstruksi (KKK). Dan selain Kementerian PUPR, juga hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan, yakni Dirjen Perkeretaapian Zulfikri.

Nah, Seperti kita ketahui, beberapa waktu belakangan publik menyoroti insiden yang terjadi pada sejumlah proyek konstruksi yang acap terjadi belakangan ini. Sementara, isu terbarunya yakni soal kecelakaan konstruksi pada proyek rumah susun di Pasar Rumput yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Lantas, Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemy Francis pun menjelaskan, bahwa dalam agenda rapat yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Dengan agenda rapat kali ini, mendengarkan laporan Kementerian PUPR menyoal tindakan yang bakal dilakukan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).

“Bahwa dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat pada hari ini dalam rangka membahas keselamatan konstruksi,” ujar Ketua Komisi V sambil membuka rapat.

Pria yang baru saja didapuk menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR-RI ini mengatakan, DPR khususnya Komisi V turut prihatin atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi yang marak terjadi. Dalam catatannya, selama enam bulan terakhir ini setidaknya terdapat 12 insiden pada proyek-proyek konstruksi yang sedang dibangun. Hal inilah yang menjadi fokus perhatian banyak pihak terkait keselamatan dan keamanan konstruksi.

“Kami prihatin dan menyesalkan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kejadian ini menimbulkan kesan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah terlihat buru-buru tanpa mengikuti standard operational procedure,” kata Fary.

Fary bilang, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR diminta untuk memberi penjelasan terkait langkah apa saja yang dilakukan dalam menangani masalah kecelakaan konstruksi ini.

“Pengawasan dalam kegiatan konstruksi juga perlu ditingkatkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan baik dalam masa konstruksi maupun setelahnya. Kami ingin mendengarkan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini,” ujarnya. (RFN)