Kementerian PUPR memberikan rekomendasi kepada Menteri BUMN. Di antaranya, memberikan sanksi kepada BUMN Karya. Setidaknya, ada lima BUMN Karya yang akan diberikan sanksi tertulis yakni PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan PT Virama Karta. (Foto-dok:Ganda Tallo-BTNews)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Dalam rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Komite Keselamatan Konstruksi (K3) pun melaporkan telah melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya terkait kecelakaan kerja yang terjadi pada beberapa proyek konstruksi belakangan ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, evaluasi terhadap kecelakaan kerja dan konstruksi BUMN Karya dilakukan terhadap 13 kejadian kecelakaan konstruksi yang dikerjakan oleh BUMN Karya sejak Agustus 2017 hingga Maret 2018. Meliputi, kecelakaan di proyek LRT, jalan tol hingga proyek Double-Double Track (DDT).

“Kami telah melakukan pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk melakukan evaluasi melalui KepmenPUPR nomor 66/2018,” ungkap Basuki di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Basuki bilang, evaluasi penyebab kecelakaan konstruksi dilakukan oleh K3. Di mana secara keseluruhan ada 36 proyek pengerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara untuk dievaluasi. Sedangkan, pekerjaan konstruksi non-layang di dalam 36 proyek tadi dapat terus dilanjutkan.

“Ada 36 proyek layang yang kami hentikan. 32 jalan tol, 3 LRT dan 1 DDT,” kata Basuki.

Nah, dari hasil evaluasi K3, menurut Basuki, ada 2 hal yang menyebabkan kecelakaan konstruksi. Keduanya adalah permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Permasalahan Peralatan.

“SDM, karena kurangnya kedisplinan dalam melaksanakan SOP dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Untuk masalah peralatan karena safety factor pada pelaksanaan masih rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan,” ujarnya.

Lantas, terkait dengan kecelakaan kerja, Basuki menyebutkan, maka Kementerian PUPR memberikan rekomendasi kepada Menteri BUMN. Di antaranya, memberikan sanksi kepada BUMN Karya. Setidaknya, ada lima BUMN Karya yang akan diberikan sanksi tertulis yakni PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya dan PT Virama Karta.

Selain itu, BUMN Karya juga direkomendasikan agar membentuk unit kerja khusus yang menangani  Quality Health Safety and Environment (QHSE) yang akan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemy Francis menegaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR diminta untuk memberi penjelasan terkait langkah apa saja yang dilakukan dalam menangani masalah kecelakaan konstruksi ini.

“Pengawasan dalam kegiatan konstruksi juga perlu ditingkatkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan baik dalam masa konstruksi maupun setelahnya. Kami ingin mendengarkan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dalam menangani masalah ini,” ujar politisi yang baru saja ditetapkan menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR-RI. (RFN)