"Pasalnya, ketika kami dari Komisi V berkunjung ke proyek tol Becakayu kayu yang jatuh itu, tidak ada satu pun orang K3 disitu. Komisi V juga mengkritisi personil K3 yang dinilai tidak independen karena diketuai langsung oleh Dirjen Bina Konstruksi," tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI. (Foto-dok:Ganda Tallo-BTNews)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal membentuk panitia kerja berkaitan dengan keselamatan kerja di berbagai proyek infrastruktur. Wacana itu mencuat, setelah diungkapkan para anggota Komisi V kala rapat dengar pendapat bersama Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3).

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan, sebetulnya hampir seluruh anggota fraksi di DPR setuju atas pembentukan Panja seperti PKS, PKB, Gerindra, Hanura, Demokrat dan Golkar.

“Hampir semuanya setuju hanya PDIP Perjuangan saja memberikan persetujuan tapi masih melihat fokusnya seperti apa,” ungkap Fary usai rapat.

Menyoal Panja, Fary bilang, nantinya panja itu akan berfokus kepada beberapa hal. Pertama, terkait mekanisme kerja para perusahaan BUMN karya. Begitu juga dengan sanksi diberikan apakah dilaksanakan betul-betul atau tidak. Kedua, memastikan Komite Keselamatan Konstruksi (K3) yang dibentuk oleh Kementerian PUPR ini bekerja dengan baik.

“Pasalnya, ketika kami dari Komisi V berkunjung ke proyek tol Becakayu kayu yang jatuh itu, tidak ada satu pun orang K3 disitu. Komisi V juga mengkritisi personil K3 yang dinilai tidak independen karena diketuai langsung oleh Dirjen Bina Konstruksi.,” tegas Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI.

Pun Fary melanjutkan, Ketiga memberikan masukan kepada BUMN karya untuk tidak mengambil seluruh proyek infrastruktur. Sebab, berdasarkan data dari Komisi V para BUMN karya ini juga mengerjakan proyek dengan nilai dibawah Rp 50 miliar. Sehingga, selain over load hal itu juga menghambat para pengusaha konstruksi daerah untuk berkembang.

“Kami melihat, para BUMN karya ini udah over load kebanyakan pekerjaan makanya pengawasannya kurang dan terjadilah kecelakaan,” jelas Fary.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersamalam dengan Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemy Francis usai Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
(Foto-dok:Ganda Tallo-BTNews)

Kendati begitu, menurut Fary, Komisi V mengakui pembentukan Panja ini merupakan bentuk dukungan legislatif kepada pemerintah. Sehingga, isu kecelakaan kerja ini tidak menjadi blunder bagi pemerintah. Padahal, Fary menambahkan, kinerja Kementerian PUPR sudah sangat bagus.

Disisi lain, anggota fraksi Komisi V dari partai PKB Neng Eem Marhamah mengatakan, pembentukan Panja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban legislatif kepada rakyat. Dia juga menilai, dengan Panja ini, Komisi V akan mendapatkan informasi yang komprehensif, sehingga penyampaian kepada masyarakat akan lebih akurat.

“Kami memiliki hak untuk mengawasi, makanya dengan Panja kami manfaatkan itu,” tukas politisi asal partai PKB itu.

Nah, menanggapi tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Panja ini adalah kewenangan dan hak DPR, sehingga dirinya menyerahkan seluruh prosesnya kepada Komisi V.

“Tapi saya percaya kepada komisi V, Panja ini mendukung pemerintah dalam hal infrastruktur. Apalagi, pembangunan infrastruktur harus tetap jalan,” pungkas Basuki. (RFN)