Ilustrasi-Kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Sejak 1 Februari 2018, kemarin, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan memberlakukan pelonggaran regulasi pengawasan impor dari border di pelabuhan ke post border. Ironisnya, regulasi yang semula untuk menggenjot percepatan proses impor barang ini malah disalahgunakan oleh sejumlah oknum importir. Belakangan, Kemendag pun menemukan importir nakal yang mencoba memanfaatkan beleid pelonggaran dari ketentuan impor post border tadi.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag Oke Nurwan mengatakan, kebijakan yang baru berjalan dua bulan ini ternyata dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mencoreng kepercayaan pemerintah. Sejumlah importir diduga sengaja memanfaatkan kelonggaran ini. Pun Oke mencontohkan, misalnya, mereka tidak melengkapi dokumen impor, serta self deklarasi fiktif.

“Ini masih kami usut. Jika terbukti, kami akan menjatuhkan sanksi,” jelas Oke saat sosialisasi pelonggaran penyederhanaan pengawasan, dari border ke post border kepada Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Kamis (22/3).

Sayang, Oke enggan membuka identitas importir nakal tadi. Tapi, kata Oke, bahwa sanksi yang akan dijatuhkan ke importir bisa berupa teguran, hingga pencabutan izin impor.

Untuk selanjutnya, Kemdag akan terus melakukan evaluasi kebijakan ini agar efektif terlaksana dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Oke bilang, Kemdag akan berupaya menutup celah dari dalam untuk memastikan tidak ada kesalahan dari sistem yang baru dibangun tersebut. Hal itu untuk menghindari para importir yang berniat baik dan ingin tertib, namun malah terkena kesalahan yang disebabkan sistemnya.

“Jangan sampai nanti pelaku usaha yang berniat baik, niatnya tertib tapi karena kesalahan sistem mereka malah kena sanksi,” ujar Oke.

Lantas, Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansyah menyebutkan, pelonggaran pengawasan dari border ke post border merupakan insentif bagi pebisnis. Sebab, selama ini pelaku usaha sulit mendapatkan barang impor, meskipun semua persyaratan sudah dipenuhi.

Menyoal post border, Budiharjo menjelaskan, jika sebelumnya pemeriksaan kepabeanan dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipindah menjadi sebelum pelaksanaan impor (post border) oleh kementerian atau lembaga terkait. Dengan begitu, maka waktu impor lebih cepat. Apalagi, sekarang sudah ada national single window yang memudahkan dan mempercepat waktu pengurusan surat atau dokumen impor.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani menilai, post border control bisa menekan waktu impor. Jangka waktu barang masuk ke pelabuhan sampai ke pabrik ditekan dari dua minggu menjadi maksimal satu minggu. (RFN)