Peraturan ini diterbitkan, bukan bermaksud untuk menghambat salah satu jenis angkutan. Namun, justru mengakomodasi kedua belah pihak agar setara. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Semarang. – Beleid Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, itu betul. Sebab, beleid tersebut untuk melindungi keselamatan dan keamanan penumpang dan pengemudi. Selain, juga beleid ini memberi keadilan bagi sesama angkutan umum.

Begitulah yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugiharjo di Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (23/3). Yang mana, Permenhub 108 Tahun 2017 ini mengatur, tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek atau taksi online.

“Aturan itu keluar sebagai jawaban pemerintah agar adanya saling menguntungkan antara angkutan sewa khusus dan taksi reguler,” kata Sugihardjo kala meninjau langsung pembangunan terminal baru Bandara Ahmad Yani, pembuatan SIM A Umum kolektif, dan uji kir untuk angkutan sewa khusus atau yang dikenal taksi online.

Sugihardjo bilang, peraturan ini diterbitkan, bukan bermaksud untuk menghambat salah satu jenis angkutan. Namun, justru mengakomodasi kedua belah pihak agar setara.

Lantas, mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menjelaskan, adanya ketentuan kir mobil dan SIM A Umum untuk pengemudi angkutan sewa khusus, adalah untuk keamanan dan sebagai upaya menjamin pengemudi memiliki keterampilan mengemudi.

“Memang, sopir sudah banyak yang sudah mahir mengemudi. Tapi apakah sudah mengemudi dengan baik atau tidak, perlu dilakukan ujian mendapatkan SIM A Umum,” ujar peraih Satya Lancana Karya Satya ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, Peraturan Menteri Nomor 108 tahun 2017 merupakan upaya pemerintah melindungi pekerja jasa transportasi online dan para konsumen. Semestinya, provider aplikasi jasa transportasi online mengikuti regulasi yang telah dibuat, jika ingin menjalankan bisnis di Indonesia.

Arief berpendapat sudah banyak para pekerja jasa transportasi online yang mengalami kecelakaan, namun belum ada yang diamanatkan dalam peraturan siapa yang patut bertanggung jawab.

“Apakah perusahaan aplikasi seperti Gojek, Uber dan Grab mau bertanggung jawab, sampai hari ini belum ada beritanya,” ujar Arief.

Oleh karena itu, Arief menegaskan, Permenhub nomor 108 Tahun 2017 ini sebagai sarana untuk memastikan benar-benar kendaraan yang digunakan oleh jasa transportasi online terjaga baik dari sisi kemanan dan kenyamanannya.

“Memang, kalau biaya KIR ditanggung oleh para pengemudi tranportasi umum berbasis online sangat berat, karena itu para provider aplikasi jasa transportasi online yang harus membayar biayanya sebagai bagian dari tanggungjawabnya,” saran Politisi Partai Gerindra. (RFN)