"Kalau menurut saya, cabut aja itu Perpres," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (15/4). (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Manado. – Menyoal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, belakangan menuai kritikan dari berbagai kalangan. Gerindra, misalnya, secara tegas partai besutan Prabowo Subianto meminta beleid tersebut dicabut, itu betul. Sebab, bagi Gerindra Perpres itu dianggap mengganggu eksistensi kemampuan rakyat di Indonesia. Ironisnya, TKA asal Cina menempati urutan terbanyak, ada sekitar 36 ribu TKA asal Cina yang bekerja di Indonesia.

“Kalau menurut saya, cabut aja itu Perpres,” ungkap Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Manado, Sulawesi Utara, Minggu (15/4).

Anggota Komisi I DPR ini melanjutkan, penggunaan bahan baku dari luar negeri perlu dipikirkan. “Supaya jangan sampai pembangunan yang begitu marak di Indonesia, orangnya dari luar, bahan bakunya dari luar, terus bagaimana manfaatnya? Ekonomi enggak jalan, kita cuma dapat tumpangan doang,” papar Muzani.

Lantas, Wakil Ketua MPR ini meenjelaskan, bahan baku yang dimaksudnya seperti semen, pasir, baja dan besi. “Jangan semennya dari sana, bagaimana lah terus industri semen dari di sini mati dong, enggak laku, baja dari sana, bajanya enggak laku dong jadinya,” jelas Ahmad Muzani.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat mengatakan, selain mempermudah TKA masuk ke Indonesia, Perpres tersebut juga dinilainya sangat melindungi kepentingan TKA.

Ilustrasi-Tenaga Kerja Asing asal China. “Di Perpres itu diatur soal TKA yang kerja di Indonesia selama 6 bulan, wajib diberikan jaminan sosial. Sementara banyak pekerja kita yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan jaminan sosial,” sesal Agus, Jumat (13/4). (Foto-dok:Istimewa)

“Di Perpres itu diatur soal TKA yang kerja di Indonesia selama 6 bulan, wajib diberikan jaminan sosial. Sementara banyak pekerja kita yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan jaminan sosial,” sesal Agus, Jumat (13/4).

Kabarnya, pemerintah mengeluarkan Perpres itu untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Terkait hal tersebut, Agus Rihat juga mengakui, bahwa untuk kemajuan Indonesia, memang pemerintah mesti terbuka dengan negara luar. Namun, setidak-tidaknya pemerintah juga harus tetap memprioritaskan masyarakat Indonesia yang banyak pengangguran.

“Ini malah bangga dengan 5 juta masyarakat yang ikut tranportasi online. Ini kan sebenarnya eksploitasi rakyat. Kita dulu pilih Jokowi karena merasa pro rakyat, yang mau turun ke selokan. Wah ini pro rakyat. Tapi setelah kita pilih, malah kebijakannya banyak aromanya neolib,” kata Agus. (RFN)