Peneliti Senior LIPI itu menjelaskan, sebenarnya dalam bahasa demokrasi, tagar 2019gantipresiden tersebut adalah suksesi. Artinya, kata dia, dalam setiap lima tahun seorang presiden akan menggelar pemilihan umum. Karena itu, menurut dia, sejatinya bahasa dalam kaos tersebut biasa saja. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Suka atau tidak, memang, sudah beberapa pekan ini publik ramai memperbincangkan soal kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, itu betul. Menariknya, tagar yang viral itu, pun mendapat respon dari orang nomer satu di negeri ini dan menyatakan bahwa tidak mungkin menggantikan presiden hanya dengan membuat kaos.

Lain halnya, dengan pandangan Pengamat dan Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro M.A., misalnya. Pengamat politik senior itu bilang, bahwa segalanya bisa saja menjadi mungkin. Pasalnya, dalam Pilkada DKI 2017 lalu saja masyarakat Jakarta mampu menumbangkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.

“Apa yang tidak mungkin. Di Pilkada DKI juga semua bilang nggak mungkin, bahwa terlalu berat mengalahkan Pak Ahok karena dia hebat gitukan. Tapi ternyata tidak ada yang tidak mungkin,” ujar Siti Zuhro, Jumat (13/4).

Peneliti Senior LIPI itu menjelaskan, sebenarnya dalam bahasa demokrasi, tagar 2019gantipresiden tersebut adalah suksesi. Artinya, kata dia, dalam setiap lima tahun seorang presiden akan menggelar pemilihan umum. Karena itu, menurut dia, sejatinya bahasa dalam kaos tersebut biasa saja.

Namun, lulusan S3 Curtin University of Technology ini juga menegaskan, bahwa bisa saja Presiden Jokowi nantinya benar-benar diganti oleh rakyat jika situasi politik berubah.

“Karena secara demokrasi itu ketika momen dan konteks tadi itu ternyata berpihak kepada pasangan calon lain, itu betul-betul akan menjadi kemenangan,” ucapnya.

Nah, kala ditanya menyoal kemunculan hastag kaos tersebut adalah bagian dari bentuk ketidakpuasan publik terhadap kepemimpin Jokowi. Siti hanya mengatakan, setiap pemilu, pasti merupakan sebuah koreksi terhadap petahana.

“Itulah yang disebut setiap Pemilu itu adalah koreksi terhadap pemerintah yang ada. Dan itu kosakata biasa saja. Bahwa pemilu dilakukan setiap lima tahun untuk evaluasi pemerintah yang ada,” pungkasnya. (RFN)