Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (foto : istimewa)
Bintangtimur.news – Jakarta – Pemerintah memastikan bakal meluncurkan sistem perizinan terpadu online atau online single submission (OSS) secara nasional pada 20 Mei tahun ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, PP tersebut nantinya berisi pengalihan pengurusan perizinan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ke dalam OSS.

Di dalam PP tersebut juga nantinya dijelaskan lebih detail mengenai aturan berusaha yang disederhanakan.

“PP itu akan di-launch pada 20 Mei. PP kita nanti perlu seminggu sampai 10 hari lagi. PP akan emerintahkan penyelesaian perizinan dilakukan secara terintegrasi, secara sistem single submission. Kewenangan tetap pada K/L dan pemda, tapi pelaksanaannya melalui OSS,” ujarnya seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4) malam.

Ia melanjutkan, satgas di setiap kementerian dan lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) juga akan dibentuk untuk mengawasi dan mempercepat perizinan di masing-masing instansi.

“Masing-masing Satgas dari kementerian, ketuanya sekjen. Kemudian kalau di daerah zekda, tapi timnya harus bisa menjalankan sistemnya,” tandasnya.

Selain PP, dia mengatakan pemerintah juga akan menyusun undang-undang ‘sakti’ atau omnibus law untuk mengalihkan kewenangan perizinan yang ada dalam 15 undang-undang.

“Ini memang pekerjaan besar sekali. PP mungkin perlu seminggu. Lalu ada omnibus law yang memuat pasal yang sama [tentang perizinan] dari 15 UU. Satgas juga sudah terbentuk sekitar 70%,” ujarnya.

Dia mengakui peluncuran OSS agak terlambat lantaran pemerintah mengalami berbagai kendala di lapangan. Seperti, pelatihan untuk satgas di setiap instansi, kemudian perumusan penalti untuk instansi yang tidak memiliki satgas.

“Sebenarnya kita sudah selesai. tapi, dasar hukumnya masih harus kita selesaikan. PP-nya sama omnibus law-nya. Itu saja,” pungkas Darmin. (AM7)

sumber : media indonesia