foto : okezone.com
Bintangtimur.news – Masyarakat di­minta lebih aktif mengawasi pelaksanaan kampanye pilkada di saat mendekatnya masa pencoblosan. Pasalnya, pelanggaran pemilu akan semakin banyak dilakukan oleh tim dan simpatisan calon kepala daerah. “Apalagi, dua minggu sebelum pencoblosan, pelanggaran akan semakin sering terjadi,” ungkap anggota Badan Pengawas Pemilu, Fredz Edwar Siregar, di Bandung, Rabu (18/4).

Dia menambahkan, tingginya potensi jumlah pelanggaran itu diperparah oleh semakin luasnya wilayah kampanye. Selain cara konvensional, Fredz menyebut sosialisasi kepada masyarakat kini banyak dilakukan melalui media sosial. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kampanye di media sosial.

Jika menemukan berita bohong dan hal-hal berbau negatif lainnya di media sosial, dia berharap masyarakat segera melaporkannya ke media sosial terkait. “Misalnya di Facebook, bisa dilaporkan ke Facebook-nya,” katanya. Selain itu, menurut Fredz, Bawaslu sudah bekerja sama dengan operator media sosial untuk menekan pelanggaran pemilu. “Agar diberi akses untuk segera menghapus berita yang menyebar kebencian, menghina, bohong,” katanya.

Dengan kerja sama ini, Bawaslu tidak memerlukan waktu lama untuk menghapus unggahan di media sosial. Bawaslu juga meminta operator media sosial untuk menambah sumber daya manusia agar penghapusan unggahan yang melanggar bisa segera dilakukan.

Meski begitu, dia memastikan pengawasan kampanye di media sosial tidak mengganggu prinsip kebebasan berpendapat. “Kita harus tetap menjaga keseimbangan. Kebebasan orang berbicara dengan political speech dan ujaran-ujaran kebencian,” katanya.

Peta ancaman
Ketua Panwaslu Banyumas, Jawa Tengah, Yon Daryo­no menyebut pihaknya telah memetakan ancaman kecurangan jelang pencoblosan. “Adanya praktik politik uang, petugas tidak melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai peraturan, tidak membawa undangan atau undangan yang dipakai orang lain dan lain sebagainya. Potensi kecurang­an itu telah kami petakan untuk diantisipasi,” kata Yon, Rabu (18/4).

Menurut dia, Panwas berkewajiban melakukan pengawasan, terutama pada masa-masa rawan kecurang­an sehingga diharapkan proses pilkada benar-benar berjalan secara jujur, adil serta bermartabat. “Nantinya, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) bakal terjun ke setiap tempat pemungutan suara untuk melakukan pemantauan, termasuk nantinya perhitungan perolehan suara,” tambahnya.

Di Padang, Sumatra Barat, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang, Alwis, mengharapkan semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkung­an Pemerintah Kota Padang turut menyukseskan pelaksanaan pilkada. Menurut dia, cukup banyak yang perlu dipahami dan disosialisasikan demi kesuksesan pelaksanaan pilkada.

Tak hanya itu, upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada hari pencoblosan juga harus menjadi perhatian. “Terlebih mengantisipasi berbagai hal yang dapat mengganggu kelancaran semua tahapan pelaksanaan pilkada,” tegasnya. (AM7)

sumber : media indonesia