istimewa
Bintangtimur.news – Jogjakarta – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) meminta tambahan dana anggaran untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dana desa. 

Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany di Yogyakarta, Kamis (19/4) mengatakan, permintaan dana seperti dana desa tersebut sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait beberapa waktu lalu.

Permohonan tersebut, ujarnya, disampaikan saat evaluasi pemberian dana alokasi khusus (DAK) untuk mendorong perbaikan penyusunan DAK 2019.

“Harapannya anggaran itu mencapai Rp100 miliar per kota sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan peningkatan pelayanan,” katanya.

Menurut dia, kota juga memerlukan dana yang seperti dana desa karena permasalahan pelayanan bukan hanya ada di kabupaten saja tetapi juga ada di kota.

Selain dana desa, Apeksi juga menyoroti banyaknya keluhan dari wali kota terkait pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya lelang jabatan karena membutuhkan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

Menurut dia, keluhan itu muncul dari berbagai kota di luar Jawa yang menyebutkan proses itu menjadi sangat lama dan tetap dapat menghambat birokrasi.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat kerja Komwil III Apeksi mengatakan, seluruh pemerintah kota dapat saling mendukung dan menguatkan untuk meraih tujuan yang selama ini sulit diperoleh jika diperjuangkan sendiri-sendiri.

Ia mengemukakan, rekomendasi dari pertemuan di Yogyakarta ini akan dibawa ke rapat kerja tingkat nasional yang akan digelar di Tarakan, Juli. “Harapannya, apa yang diperjuangkan bersama-sama ini bisa tercapai,” kata Haryadi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang membuka rapat kerja tersebut mengingatkan seluruh pemerintah kota agar pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang memanusiakan manusia dan bukan sekadar mengejar pencapaian fisik.

“Jangan sampai, rakyat menjadi asing melihat perkembangan atau pembangunan yang dilakukan di kota tempat mereka tinggal. Harus ada perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat. Ada dialog dengan rakyat,” katanya.

Sultan juga mengingatkan agar pemerintah kota meningkatkan kewaspadaan menjelang tahun politik, baik pelaksanaan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. “Potensi konflik harus bisa segera diatasi dengan membangun ketahanan sosial yang tangguh. Artinya, negara hadir melindungi rakyat agar tetap merasa aman,” katanya. (AM7)

sumber : media indonesia