Langkah pemerintah yang justru mengizinkan masyarakat korban bencana Palu mengambil barang di minimarket adalah sebuah kesalahan. (foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Belum lama ini, telah beredar foto dan video yang diduga berisi penjarahan toko dan SPBU di Palu, beredar di media sosial. Peristiwa itu disebutkan terjadi pascagempa 7,4 SR mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

ironisnya, dalam foto dan video yang beredar tersebut, terlihat bagaimana sejumlah warga di Kota Palu berebut makanan di minimarket hingga pasar swalayan pascagempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018).

Belakangan, Politikus asal Partai Gerindra Wenny Warouw pun angkat bicara. Wenny mengatakan, langkah pemerintah yang justru mengizinkan masyarakat korban bencana Palu mengambil barang di minimarket adalah sebuah kesalahan. Menurutnya, ini adalah kebijakan untuk mencari popularitas.

“Ga bener! Bijak mencari popular,” katanya kepada media di Jakarta

Purnawirawan berpangkat Brigadir Jendral Polisi itu juga menegaskan, jika nanti kebijakan yang disampaikan menteri dalam negeri bahwa pemerintah akan membayar bahan atau segala sesuatu yang diambil dari beberapa minimarket, disalahartikan, pemerintah harus mengganti rugi.

“Pemerintah harus ganti kerugian,” tegas mantan Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Direksus Bareskrim) POLRI itu.

Wenny Warouw bilang, sebetulnya ada sejumlah hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana Palu. Bukan dengan cara membiarkan perilaku yang bisa mengarah pada tindakan penjarahan berlangsung. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan beras dari Bulog.

“Bulog buka bawa dengan Hercules,” tegasnya.

Nah, menyoal keterangan foto dan video yang viral tadi dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kala mengunjungi korban gempa di Palu, Sulawesi Tenggara, Tjahjo berjanji bakal membayar barang di minimarket yang tutup untuk korban gempa sementara.

“Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang barangnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Palu, Minggu (30/9/2018).

Mendagri pun berdalih, bahwa keputusan ini diambil karena warga kesulitan mendapatkan makanan. Kabarnya, Tjahjo Kumolo sudah memberikan kontak yang bertanggung jawab kepada manajemen minimarket.

“Kami sudah tinggalkan kartu nama dan kami akan bayar itu semua,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here