Pernyataan dari pemerintah itu seolah-olah memberi kesempatan bagi masyarakat bertindak di luar tata krama, moral, etika, bersifat multi tafsir, dan kurang budaya. (foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Menyoal penjarahan barang-barang dagangan oleh masyarakat di sejumlah gerai ritel yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pasca bencana gempa dan tsunami baru-baru ini terjadi. Jelas, hal tersebut, amat disesalkan oleh berbagai kalangan dan  termasuk salah satunya Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Pertanyaannya, ada apa dengan pemerintah?

Aprindo juga mengaku bahwa pemerintah daerah setempat pun belum berkoordinasi dengan mereka mengenai arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, ironis memang. Mendagri meminta semua barang dagangan didata dan diberikan terlebih dahulu kepada para korban untuk kemudian dibayarkan oleh pemerintah.

“Kami menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan arogan dengan memberikan izin bagi masyarakat untuk mengambil barang di toko ritel yang ada di Palu dan Donggala tanpa koordinasi lebih dahulu dengan pemilik usaha, atau manajemen, maupun menghubungi Aprindo sebagai asosiasi pengusaha toko modern,” kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey kepada media di Jakarta (30/9) malam.

Roy pun menegaskan, pernyataan dari pemerintah itu seolah-olah memberi kesempatan bagi masyarakat bertindak di luar tata krama, moral, etika, bersifat multi tafsir, dan kurang budaya. Sementara itu, kumpulan pengusaha toko ritel selama ini sudah turut berkontribusi dalam memberi bantuan sembako, termasuk saat sedang ada bencana seperti di Lombok. Padahal, di satu sisi, pelaku usaha sekaligus karyawan yang dipekerjakan di sana juga merupakan korban bencana.

Asal tahu saja, Roy mencatat, pengambilan barang di gerai ritel di Palu sampai Minggu malam ini sudah terjadi di 41 titik, di mana 40 di antaranya gerai Alfamart dan satu gerai Hypermart.

“Sampai sekarang kami belum pernah diajak komunikasi oleh Mendagri dan pemda. BUMN saja dipanggil terlebih dahulu oleh para pimpinannya, tetapi kami pelaku usaha non-BUMN atau swasta tidak pernah diajak bicara atau minimal dikomunikasikan mau bagaimana jalan terbaiknya,” pungkas Roy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here