Bintangtimur.news – Jakarta – Fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR RI tidak menyetujui anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada BMKG dan Basarnas dalam RUU APBN 2019. Anggaran tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerja kedua lembaga tersebut karena beban  pekerjaan kedua lembaga itu menyangkut nyawa publik.

Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kemendes, Kemhub, Kepala BMKG, Kepala Basarnas di Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis malam (25/10).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI,Fary Djemy Francis

Menurut Bambang, anggaran kedua lembaga tersebut seharusnya ditambah karena tugas dan fungsinya menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.

“Fraksi Gerindra menolak anggaran untuk BMKG dan Basarnas yang tidak dinaikan. Tidak naiknya anggaran kedua lembaga itu tidak sesuai dengan prikemanusiaan. karena anggaran tidak sesuai dengan nyawa publik. Kita tidak setujui keputusan pemerintah yang tidak menambah anggaran BMKG dan Basarnas,” kata Bambang.

Fraksi Partai Demokrat mengamini keputusan Fraksi Gerindra. Menurut Jonny Allen, Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menambah anggaran BMKG dan Basarnas.

“Mendukung penambahan anggaran BMKG dan Basarnas. Pemerintah diminta menambah anggaran kepada BMKG dan Basarnas. Mudah-mudahan bisa ditambah dari dana yang lain,” kata Jonny Allen

Tahun 2018, kebutuhan BMKG sebesar Rp2,6 triliun tapi disetujui hanya Rp1,7 triliun. Untuk tahun 2019, kebutuhan anggaran BMKG sebesar Rp2,9 triiliun. Tetapi pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.

“Ini artinya tidak ada penambahan anggaran untuk BMKG sementara peralatan deteksi dini banyak yang tidak berfungsi,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis. (AM7/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here