Pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (foto-dok:Arief Nazarudin)

Bintangtimur.News, Jakarta. — Sandiaga Uno Calon Wakil Presiden nomor urut 02 itu menjelaskan menyoal pernyataannya terkait pembangunan infrastruktur tanpa utang. Lantas, strategi apa yang bakal diimplementasikan oleh Sandi bila kelak keduanya dipilih rakyat memimpin negeri ini ?

Sandiaga Uno bilang, pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara itu sangat mungkin dilakukan. Pun Sandi menambahkan, bahwa hal itu sudah ia lakukan saat turut membangun Tol Cipali sepanjang 116 kilometer.

Sekedar informasi, Sandiaga merupakan salah satu pemegang saham Saratoga Investama Sedaya. Jangan lupa, salah satu anak perusahaannya, yakni PT Lintas Marga Sedaya (LMS), merupakan pemegang konsesi jalan tol 116,75 km Cikopo-Palimanan (Cipali).

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” ujar Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (11/12), kemarin.

Mantan Wakil Gubernur DKI jakarta itu juga berjanji, jika terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

“Kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD,” ujar pemegang saham Saratoga Investama Sedaya itu.

Selain itu, lanjut pria lulusan George Washington University ini, bahwa pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Asal tahu saja, KPBU merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

“Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” ucap suami dari Nur Asia.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” ujar politikus asal Partai Gerindra.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here