foto: istimewa

Bintangtimur.news – Kupang – Publik Indonesia resah setelah keluarnya surat dari Manajemen Wings air dan Lion air tertanggal 3 Januari 2019 yang sudah beredar luas di kalangan publik perihal penghapusan bagasi cuma-cuma (free baggage allowance). Komisi V DPR RI segera mengundang Kementerian Perhubungan dan Manajemen Lion Air dan Wings Air untuk mendiskusikan keluarnya surat yang menimbulkan keresahan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis, di sela-sela pemantuan lokasi pembangunan embung di Semau, NTT, Minggu (6/1).

Menurut Fary, keputusan yang dilakukan Manajemen Lion Air sudah sesuai ketentuan mengenai bagasi tercatat diatur dalam pasal 22, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, di mana setiap maskapai dalam menentukan standar pelayanan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapkan masing-masing maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat disesuaikan dengan kelompok pelayanannya.

Fary menambahkan, keputusan tersebut juga diatur dalam pasal 3, PM 185 Tahun 2015, terdapat tiga kelompok pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yakni pelayanan dengan standar maksimum (full services), pelayanan dengan standar menengah (medium services) dan pelayanan dengan standar minimum (no frills).

“PT. Lion Air, PT. Wings Air termasuk dalam kategori pelayanan no frills, sehingga kebijakan yang diambil manajemen Wings air dan Lion air sudah sesuai regulasi. Namun, diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan,” unkap Fary.

Fary mengungkapkan, beberapa persyaratan dan tahapan tersebut adalah melakukan perubahan SOP Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, memastikan kesiapan SDM, personil dan peralatan yang menunjang perubahan ketentuan FBA, sehingga tidak menimbulkan adanya antrian di area check-in counter, di area kasir pembayaran bagasi tercatat, serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan.

Pihak Lion Air lanjut Fary, harus melaksanakan sosialisasi secara massif kepada masyarakat luas (calon penumpang) melalui media cetak, elektronik dan media sosial, dan melaksanakan koordinasi yang intensif dengan stake holder terkait antara lain Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Karena, kata Fary, berdasarkan beberapa kondisi di atas, ada beberapa analisis lapangan yang dilihat, yaitu : pertama, perubahan SOP kebijakan oleh operator maskapai penerbangan nasional, tentu dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, regulator tentu akan memberikan penilaian dan masukan termasuk memastikan ketersediaan SDM, personil dan peralatan, peralatan penunjang agen penjual tiket terhadap perubahan SOP yang dilakukan maskapai penerbangan nasional sesuai peraturan dan perundang- undangan yang berlaku oleh karena itu harus mendapatkan persetujuan dari regulator terlebih dahulu.

Menurut Fary, dalam rangka meningkatkan pundi-pundi pendapatan, maskapai berbiaya rendah alias low cost carrier (LCC) punya segudang cara untuk mengenakan biaya ekstra kepada penumpang, salah satunya pengenaan bagasi berbayar.

“Lion dan Wings Air merupakan maskapai penerbangan yang masuk ke dalam kelompok pelayanan dengan standar minimum (no frills) dan hal ini (pengenaan bagasi berbayar) sudah sesuai aturan,” ujarnya.

Fary meminta Pemerintah dan maskapai penerbangan harus memperhatikan poin-poin penting dalam pemberlakuan bagasi berbayar pada maskapai tarif ekonomi, yaitu adanya potensi penumpukan penumpang pada counter check in, penambahan SDM pada sektor ini sangat dibutuhkan, hal ini harus mampu dan segera diantisipasi oleh maskapai, adanya potensi kurangnya sosialisasi maskapai penerbangan kepada konsumen sehingga berakibat miskomunikasi.

“Kebijakan dikeluarkan tanggal 3/1/3019 dan diberlakukan tanggal 8/1/2019. Ini rentang waktu yang sangat mepet untuk proses sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia pengguna jasa maskapai Wings dan Lion air,” tegasnya.

Seharusnya dalam hal bagasi berbayar lanjut Fary, keamanan bagasi sudah mesti ditingkatkan pengawasannya. Tidak boleh ada lagi keluhan mengenai pembobolan/pencurian bagasi pada maskapai tarif ekonomi yang tempo hari marak diberitakan.

Perlunya peningkatan pengawasan maskapai penerbangan sebagai penanggung jawab pengangkut (termasuk SDM dan peralatan) karena pengurusan ground handling (bagasi, dll) biasanya diserahkan kepada pihak ketiga.

Akibat adanya bagasi berbayar, tentu konsumen akan lebih mengoptimalkan penggunaan barang/bagasi di kabin, sedangkan tidak semua jenis barang dapat dimasukkan ke dalam kabin. Hal ini jelas membutuhkan pengawasan lebih ketat oleh maskapai penerbangan.

“Konsumen butuh waktu untuk proses penyesuaian ini. Itu berarti masa sosialisasi seharusnya diperpanjang agar segala risiko ikutan bisa diminimalisir,” tegasnya.


Fary meminta terlepas dari perubahan berbagai macam operasional prosedur pelayanan yang dilakukan maskapai penerbangan, yang terpenting adalah jangan sampai standar keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi diabaikan, karena hal tersebut merupakan kewajiban, dan seharusnya juga ditingkatkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi V DPR RI mengeluarkan beberapa rekomendasi, pertama, Komisi V DPR RI meminta operator maskapai penerbangan nasional senantiasa melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketika ada perubahan prosedur operasional, kedua, Komisi V DPR RI meminta operator maskapai penerbangan nasional dalam hal pengaturan bagasi berbayar bagi maskapai dengan pelayanan standar minimum (no frill) untuk mensosialisasikan pengaturan tersebut kepada seluruh konsumen dan masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi, ketiga,  Komisi V DPR RI meminta agar operator maskapai penerbangan nasional senantiasa melaksanakan dan meningkatkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan serta melakukan peningkatan pengawasan terhadap bagasi yang sebelumnya gratis menjadi berbayar, keempat, Komisi V DPR RI segera mengundang pihak Kementerian Perhubungan, manajemen Lion dan Wings air untuk agenda dengar pendapat terkait persoalan yang menimbulkan keresahan publik ini.

“Kita akan mengundang Kemenhub dan Manajemen Lion Air secepatnya,” ungkap Fary yang juga ketua Fraksi Gerindra MPR RI ini. (AM7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here