Ketua AJI, Abdul Manan mengatakan, pemerintah harus segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Dampak demontrasi yang berujung bentrok dan pembakaran di Jakarta, (22/5) kemarin. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam keputusan pemerintah yang telah membatasi akses terhadap media sosial, khususnya fitur untuk penyebaran video dan gambar.

Ketua AJI, Abdul Manan mengatakan, pemerintah harus segera mencabut kebijakan pembatasan akses media sosial tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F.

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat mencari, menerima dan menyampaikan informasi,” kata Manan dalam siaran pers, Kamis (23/5).

Dengan tegas, Manan pun meminta pemerintah agar menghormati hak publik untuk memperoleh informasi.

“Kami menyadari langkah pembatasan oleh pemerintah ini ditujukan untuk mencegah meluasnya informasi yang salah demi melindungi kepentingan umum. Namun kami menilai langkah pembatasan ini juga menutup akses masyarakat terhadap kebutuhan lainnya, yaitu untuk mendapat informasi yang benar,” ujar Manan.

Melirik fenomena media sosial saat ini, Manan juga menyerukan semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebaik-baiknya. AJI juga menolak segala macam bentuk tindakan provokasi dan segala bentuk ujaran kebencian, karena itu bisa memicu kekerasan lanjutan serta memantik perpecahan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.

Tak cukup sampai disitu, Manan juga mendorong pemerintah serta meminta penyelenggara media sosial untuk mencegah penyebarluasan hoaks, fitnah, hasut, dan ujaran kebencian secara efektif, melalui mekanisme yang transparan, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum

Asal tahu saja, pembatasan akses media sosial sebelumnya disampaikan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu merujuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Wiranto bilang, pembatasan bersifat sementara untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat. Wiranto tidak memastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri. Seperti kita ketahui, demonstran memprotes hasil pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (21/5) dini hari yang menyatakan bahwa pemenang pemilu presiden adalah pasangan no 1. Joko Widodo – Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 (55,50%). Sedangkan pasangan No 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (44,50%).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here