Bintangtimur.id-Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah segera menuntaskan masalah tumpahan minyak Montana, baik dari sisi hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga tidak berdampak negatif bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Pemerintah juga didesak agar menerapkan diplomasi luar negeri yang tegas, efektif, dan produktif dengan Australia, berkenaan dengan penyelesaian kasus ini.

Penegasan ini merupakan pernyataan sikap anggota DPR RI, yang rilisnya diterima bintangtimur.id, Senin (20/2).
Dalam pernyataan sikap lainnya, DPR juga mendesak pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh dalam mendukung perjuangan penuntasan masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak Montana, khususnya masyarakat Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

Selain itu, kalangan DPR juga meminta pemerintah untuk memberikan advokasi terkait tumpahan minyak Montana, dengan mengundang masyarakat terdampak dan peneliti, terutama untuk memenangkan gugatan, aras class action dalam penuntasan kasus ini.
Pernyataan sikap ini ditandatangani anggota DPR RI terdiri dari Fari Djemin Francis sebagai Ketua Komisi V dari Partai Gerindra, Syahrulan Pua Sawa dari PAN, Sigit Sosiantomo dari PKS, Wilan Wandik dari Partai Demokrat, Hamka B. Kady dari Golkar, Andi Iwan D dari Gerindra, Ade Pratama dari Gerindra, Syarif Abdullah dari Nasdem, Nurhasan Gerindra, dan H. Subarna dari Gerindra.”Pernyataan sikap ini menunjukkan bahwa DPR tegas dalam perjuangan penuntasan masalah tumpahan minyak Montana. Kemungkinan banyak anggota DPR RI yang akan menandatangani pernyataan sikap ini,” tegas Fary Francis.

Menurut Fary, pernyatan sikap ini dilakukan setelah mencermati proses penyelesaian masalah tumpahan minyak Montana sejak tahun 2009 sampai sekarang belum tuntas, bahkan sudah menjadi persoalan yang lebih luas di luar negeri. Adanya gugatan masyarakat yang terkena dampak terhadap korporasi pencemar Laut Timor di Pengadilan Federal Australia, yang kasusnya sampai saat ini masih disidangkan. “Kita juga melihat tumpahan minyak Montana itu berdampak besar secara sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat terdampak. Itu yang jadi dasar kita keluarkan pernyataan sikap ini,” tegasnya.

Fary berharap, proses penyelesaian kasus ini dapat segera dituntaskan, sehingga masyarakat yang terkena dampak bisa menerima ganti rugi atau hasil keputusan apapun dari pengadilan yang menguntungkan masyarakat kena dampak. “Kita berharap prosesnya semakin cepat,” ungkapnya. (aps)