foto : tempo

Bintangtimur.news – Jakarta – PricewaterhouseCoopers (PwC), sebuah lembaga konsultan asing menyampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembangunan infrastruktur di Indonesia berhasil.

Technical Advisor PwC Indonesia Julian Smith mengatakan, faktor pertama yaitu iklim investasi yang baik dan kedua adalah koordinasi pemerintah yang bagus.

“Ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada BUMN, dan mendorong kemampuan pendanaan dari sektor swasta,” kata Smith di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Adapun faktor keempat yakni, membangun kapasitas dalam persiapan proyek, proses pengadaan serta pengelolaan proyek.

Terakhir, melakukan perbaikan dalam proses pembebasan lahan serta memberikan alokasi anggaran yang lebih besar kepada Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN).

Smith menyampaikan, realisasi belanja infrastruktur 2015 meningkat 51 persen dibandingkan 2014, yaitu dari Rp 139 triliun pada 2014 menjadi Rp 209 triliun pada 2015.

Akan tetapi jika dilihat dari realisasi terhadap target, maka angkanya menurun. Pada 2014, realisasi belanja infrastruktur yang mencapai Rp 139 triliun tersebut mencapai 78 persen dari target belanja infrastruktur yang sebesar Rp 177,9 triliun.

Adapun pada 2015, realisasi belanja infrastruktur yang mencapai Rp 209 triliun, tercatat hanya mencapai 72 persen dari target belanja infrastruktur yang sebesar Rp 290,3 triliun.

“Tingkat realisasi dibandingkan dengan target anggaran infrastruktur turun dari 78 persen pada 2014 menjadi 72 persen pada 2015,” kata Smith.

Menurut Smith, pemerintah harus belajar bahwa tidak seluruh pengeluaran yang sudah dialokasikan langsung bisa digunakan untuk aktivitas konstruksi.

Lebih lanjut Smith menyatakan, alokasi belanja infrastruktur pada 2016 sebesar Rp 317,1 triliun, atau naik sembilan persen dari 2015.

Sampai hari ini pemerintah juga telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi yang berfokus untuk deregulasi investasi dan insentif pajak.

“Infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Joko Widodo. Namun hambatan-hambatan yang ada tetap harus ditangani oleh pemerintah karena menjadi pertimbangan investor,” kata Smith.

Beberapa hambatan itu antara lain, proyek yang akan ditawarkan belum sepenuhnya transparan, kerangka aturan untuk proyek kadang-kadang tidak pasti, kepastian hukum tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk kontrak imparsial dan objektif, serta kebijakan dan strategi pemerintah yang sering tidak jelas dan berubah dalam waktu singkat. (kompas.com/AM7)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here