Oleh Isidorus Lilijawa

Bendungan Rotiklot di wilayah perbatasan Kabupaten Belu saat ini sedang dalam proses pembangunan. Warga perbatasan sedang menanti dengan penuh harap, kehadiran bendungan ini yang dapat melahiran harapan baru bagi mereka. Rotiklot adalah jawaban atas berbagai persoalan yang mereka hadapi bertahun-tahun.

Saya ingat dua tahun lalu, persisnya Rabu, 13 Mei 2015, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis bersama Penjabat Bupati Belu, Willem Foni, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Charisal Manu, serta rombongan menerobos hingga ke titik 0 lokasi pembangunan Bendung Rotiklot di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu. Ada guratan asa untuk hidup yang lebih baik ketika Kepala Desa Fatuketi, Markus Taus, menyampaikan bahwa warga enam desa di Kecamatan Kakulukmesak berharap Bendungan Rotiklot segera dibangun sehingga bisa dimanfaatkan warga.

Gerakan Tanam Air

Wilayah Provinsi NTT mempunyai keadaan iklim yang tergolong daerah tropis kering (semi arid) dengan curah hujan rata-rata 1,200 mm/tahun. Musim hujan biasanya terjadi pada pertengahan bulan Desember hingga Bulan Maret dengan intensitas curah hujan yang tinggi dalam durasi waktu yang pendek, sehingga sering menimbulkan banjir. Sedangkan 8 bulan lainnya berlangsung musim kemarau yang menyebabkan debit sumber air menurun drastis, daerah pertanian mengalami kekeringan, pasokan air baku tidak memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan maupun perdesaan. Sementara, kebutuhan air bagi masyarakat NTT adalah 1,3 milliar kubik/tahun. Namun potensi air di NTT yang belum dimaksimalkan dan terbuang percuma adalah 16,7 miliar kubik.

Salah satu upaya mengatasi persoalan di atas adalah membangun tampungan air hujan. Dalam bahasa Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, upaya itu disebut “Gerakan Menanam Air”. Kondisi geografis dan topografis NTT memungkinkan untuk memanen air sebanyak-banyaknya pada musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan pada musim kemarau untuk berbagai kepentingan. Untuk itu, salah satu wujud nyata gerakan panen air adalah membangun embung sebanyak-banyaknya dan bendungan/waduk.

Sampai dengan tahun 2014 telah tersedia bangunan penampung air hujan berupa embung kecil sebanyak 910 buah; embung irigasi 32 buah; dan bendungan/waduk 1 buah. Berdasarkan hasil identifikasi, potensi pembangunan bendungan/waduk di Provinsi NTT sebanyak 50 buah yang tersebar di 3 pulau besar yakni Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Flores.

Bahkan menurut estimasi Komisi V DPR RI, NTT membutuhkan sekitar 4.500 embung dan puluhan waduk. Jika setiap tahun hanya dibangun 10 embung, maka kita butuh waktu 450 tahun untuk bisa membangun 4.500 embung. Ini nonsense. Karena itu, sejak dipercaya menjadi Ketua Komisi V DPR RI, fokus perjuangan Komisi yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Dirjen Sumber Daya Air untuk NTT adalah terus membangun embung-embung kecil, namun lebih prioritas pada pembangunan waduk supaya daya tampung air untuk pertanian lebih besar.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2014 – 2019) Provinsi NTT mendapat kucuran dana sebesar Rp 5,6 Triliun dari APBN. Dana sebesar ini untuk enam bendungan raksasa yang akan dan sedang dibangun di NTT yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Lambo (Mbay) di Kabupaten Nagekeo, Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, dan Bendungan Kolhua di Kota Kupang jika status lahan tidak lagi menjadi masalah.

Menyalakan Harapan

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di NTT yang potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering. Sejalan dengan rencana ketahanan pangan nasional, penanggulangan banjir tahunan di bagian hilir (di dataran Rotiklot), maka pembangunan bendungan sangat dibutuhkan. Untuk itu, Bendungan Rotiklot direncanakan mempunyai kapasitas daya tambpung sebesar 2,9 juta m3 air.

Kehadiran Bendungan Rotiklot ini adalah harapan baik karena bendungan ini memiliki 4 tujuan yakni: menyediakan air untuk lahan irigasi seluas 500 Ha; mengendalikan banjir daerah hilir di dataran Rotiklot; menyuplai air baku untuk masyarakat dan Pelabuhan Atapupu sebesar 50 l/dt dan dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat lokal.

Dua catatan kritis yang mesti diperhatikan dalam kaitan dengan pembangunan Bendungan Rotiklot. Pertama, bagi pemerintah dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II adalah melakukan sosialisasi secara kontinyu dan terarah mengenai rencana pembangunan, dampak dan manfaatnya bagi warga sekitar. Sosialisasi ini penting untuk melahirkan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap bendungan yang hendak dibangun. Sosialisasi berarti menjadi sahabat. Karena itu, datang, duduk bersama, berbicara bersama-sama tentang pembangunan ini. Tidak cukup hanya datang lalu bagi-bagi selebaran. Tidak perlu juga seperti pencuri di tengah malam, yang tidak kelihatan rupanya tetapi ada aksinya.

Catatan kritis kedua bagi Pemerintah Kabupaten Belu dan masyarakat Rotiklot Desa Fatuketi. Seringkali program pembangunan tidak jalan karena ada penolakan dari warga setempat terkait penggunaan lahan. Total lahan yang diperlukan untuk bendungan dan bangunan pelengkapnya adalah 64,04 Ha. Lahan yang cukup luas ini hemat saya masuk juga dalam penguasaan orang per orang maupun suku tertentu. Hendaknya hal ini dibicarakan dengan baik sehingga ada kata sepakat untuk menyerahkan lahan bagi pembangunan bendungan yang bermanfaat bagi banyak orang, termasuk anak dan cucu kelak.

Pemerintah Kabupaten Belu perlu belajar dari kasus Kolhua di Kota Kupang, yang mana penolakan warga setempat mengakibatkan tidak jadi dibangunnya bendungan tersebut. Baik juga untuk belajar dari Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, yang sukses melakukan pendekatan menurut tata cara adat-istiadat orang Timor sehingga pemilik tanah hak ulayat rela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.

Siang itu, di titik 0 lokasi pembangunan Bendungan Rotiklot harapan dinyalakan. Harapan itu menyala ketika Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, menggaransi bahwa bendungan segera dibangun dan terus mendorong serta mengawal proses pembangunan itu dari Senayan. Harapan pun menyala tatkala Pemerintah Kabupaten Belu melalui Penjabat Bupati dan warga Desa Fatuketi menggaransi bahwa tidak akan ada persoalan lahan lokasi bendungan dan warga sepenuhnya mendukung pembangunan bendungan tersebut. Harapan itu pun lahir saat Balai Sungai Nusa Tenggara II menjamin segera melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dan memastikan proyek bendungan itu sudah dalam tahap desain teknis dan segera ditenderkan.

Dari Rotiklot mengalirlah harapan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, tidak ada lagi banjir tahunan di dataran Rotiklot, tak dijumpai lagi lahan-lahan yang kering dan tak produktif karena semua lahan sudah ditanami aneka tanaman pertanian, sawah-sawah diolah lagi, kebutuhan air minum bagi warga sekitar dan Pelabuhan Atapupu terpenuhi dan Rotiklot menjadi ramai karena menjadi alternatif tempat wisata keluarga penuh nuansa kearifan lokal. Semoga harapan itu terus menyala hingga menjadi nyata.

Bendungan Rotiklot di wilayah perbatasan Kabupaten Belu saat ini sedang dalam proses pembangunan. Warga perbatasan sedang menanti dengan penuh harap, kehadiran bendungan ini yang dapat melahiran harapan baru bagi mereka. Rotiklot adalah jawaban atas berbagai persoalan yang mereka hadapi bertahun-tahun.

Saya ingat dua tahun lalu, persisnya Rabu, 13 Mei 2015, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis bersama Penjabat Bupati Belu, Willem Foni, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Charisal Manu, serta rombongan menerobos hingga ke titik 0 lokasi pembangunan Bendung Rotiklot di Desa Fatuketi, Kabupaten Belu. Ada guratan asa untuk hidup yang lebih baik ketika Kepala Desa Fatuketi, Markus Taus, menyampaikan bahwa warga enam desa di Kecamatan Kakulukmesak berharap Bendungan Rotiklot segera dibangun sehingga bisa dimanfaatkan warga.

Gerakan Tanam Air

Wilayah Provinsi NTT mempunyai keadaan iklim yang tergolong daerah tropis kering (semi arid) dengan curah hujan rata-rata 1,200 mm/tahun. Musim hujan biasanya terjadi pada pertengahan bulan Desember hingga Bulan Maret dengan intensitas curah hujan yang tinggi dalam durasi waktu yang pendek, sehingga sering menimbulkan banjir. Sedangkan 8 bulan lainnya berlangsung musim kemarau yang menyebabkan debit sumber air menurun drastis, daerah pertanian mengalami kekeringan, pasokan air baku tidak memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan maupun perdesaan. Sementara, kebutuhan air bagi masyarakat NTT adalah 1,3 milliar kubik/tahun. Namun potensi air di NTT yang belum dimaksimalkan dan terbuang percuma adalah 16,7 miliar kubik.

Salah satu upaya mengatasi persoalan di atas adalah membangun tampungan air hujan. Dalam bahasa Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, upaya itu disebut “Gerakan Menanam Air”. Kondisi geografis dan topografis NTT memungkinkan untuk memanen air sebanyak-banyaknya pada musim hujan sehingga bisa dimanfaatkan pada musim kemarau untuk berbagai kepentingan. Untuk itu, salah satu wujud nyata gerakan panen air adalah membangun embung sebanyak-banyaknya dan bendungan/waduk.

Sampai dengan tahun 2014 telah tersedia bangunan penampung air hujan berupa embung kecil sebanyak 910 buah; embung irigasi 32 buah; dan bendungan/waduk 1 buah. Berdasarkan hasil identifikasi, potensi pembangunan bendungan/waduk di Provinsi NTT sebanyak 50 buah yang tersebar di 3 pulau besar yakni Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Flores.

Bahkan menurut estimasi Komisi V DPR RI, NTT membutuhkan sekitar 4.500 embung dan puluhan waduk. Jika setiap tahun hanya dibangun 10 embung, maka kita butuh waktu 450 tahun untuk bisa membangun 4.500 embung. Ini nonsense. Karena itu, sejak dipercaya menjadi Ketua Komisi V DPR RI, fokus perjuangan Komisi yang bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di Dirjen Sumber Daya Air untuk NTT adalah terus membangun embung-embung kecil, namun lebih prioritas pada pembangunan waduk supaya daya tampung air untuk pertanian lebih besar.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2014 – 2019) Provinsi NTT mendapat kucuran dana sebesar Rp 5,6 Triliun dari APBN. Dana sebesar ini untuk enam bendungan raksasa yang akan dan sedang dibangun di NTT yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Lambo (Mbay) di Kabupaten Nagekeo, Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, dan Bendungan Kolhua di Kota Kupang jika status lahan tidak lagi menjadi masalah.

Top of Form

Menyalakan Harapan

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di NTT yang potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering. Sejalan dengan rencana ketahanan pangan nasional, penanggulangan banjir tahunan di bagian hilir (di dataran Rotiklot), maka pembangunan bendungan sangat dibutuhkan. Untuk itu, Bendungan Rotiklot direncanakan mempunyai kapasitas daya tambpung sebesar 2,9 juta m3 air.

Kehadiran Bendungan Rotiklot ini adalah harapan baik karena bendungan ini memiliki 4 tujuan yakni: menyediakan air untuk lahan irigasi seluas 500 Ha; mengendalikan banjir daerah hilir di dataran Rotiklot; menyuplai air baku untuk masyarakat dan Pelabuhan Atapupu sebesar 50 l/dt dan dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis masyarakat lokal.

Dua catatan kritis yang mesti diperhatikan dalam kaitan dengan pembangunan Bendungan Rotiklot. Pertama, bagi pemerintah dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II adalah melakukan sosialisasi secara kontinyu dan terarah mengenai rencana pembangunan, dampak dan manfaatnya bagi warga sekitar. Sosialisasi ini penting untuk melahirkan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap bendungan yang hendak dibangun. Sosialisasi berarti menjadi sahabat. Karena itu, datang, duduk bersama, berbicara bersama-sama tentang pembangunan ini. Tidak cukup hanya datang lalu bagi-bagi selebaran. Tidak perlu juga seperti pencuri di tengah malam, yang tidak kelihatan rupanya tetapi ada aksinya.

Catatan kritis kedua bagi Pemerintah Kabupaten Belu dan masyarakat Rotiklot Desa Fatuketi. Seringkali program pembangunan tidak jalan karena ada penolakan dari warga setempat terkait penggunaan lahan. Total lahan yang diperlukan untuk bendungan dan bangunan pelengkapnya adalah 64,04 Ha. Lahan yang cukup luas ini hemat saya masuk juga dalam penguasaan orang per orang maupun suku tertentu. Hendaknya hal ini dibicarakan dengan baik sehingga ada kata sepakat untuk menyerahkan lahan bagi pembangunan bendungan yang bermanfaat bagi banyak orang, termasuk anak dan cucu kelak.

Pemerintah Kabupaten Belu perlu belajar dari kasus Kolhua di Kota Kupang, yang mana penolakan warga setempat mengakibatkan tidak jadi dibangunnya bendungan tersebut. Baik juga untuk belajar dari Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, yang sukses melakukan pendekatan menurut tata cara adat-istiadat orang Timor sehingga pemilik tanah hak ulayat rela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.

Siang itu, di titik 0 lokasi pembangunan Bendungan Rotiklot harapan dinyalakan. Harapan itu menyala ketika Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, menggaransi bahwa bendungan segera dibangun dan terus mendorong serta mengawal proses pembangunan itu dari Senayan. Harapan pun menyala tatkala Pemerintah Kabupaten Belu melalui Penjabat Bupati dan warga Desa Fatuketi menggaransi bahwa tidak akan ada persoalan lahan lokasi bendungan dan warga sepenuhnya mendukung pembangunan bendungan tersebut. Harapan itu pun lahir saat Balai Sungai Nusa Tenggara II menjamin segera melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dan memastikan proyek bendungan itu sudah dalam tahap desain teknis dan segera ditenderkan.

Dari Rotiklot mengalirlah harapan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, tidak ada lagi banjir tahunan di dataran Rotiklot, tak dijumpai lagi lahan-lahan yang kering dan tak produktif karena semua lahan sudah ditanami aneka tanaman pertanian, sawah-sawah diolah lagi, kebutuhan air minum bagi warga sekitar dan Pelabuhan Atapupu terpenuhi dan Rotiklot menjadi ramai karena menjadi alternatif tempat wisata keluarga penuh nuansa kearifan lokal. Semoga harapan itu terus menyala hingga menjadi nyata.