Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bintangtimur.news, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan seluruh partai politik memiliki kepengurusan di Kalimantan Utara (Kaltara). Kewajiban ini diterapkan karena Kalimantan Utara merupakan provinsi baru, meskipun telah resmi disahkan menjadi provinsi pada tahun 2012 namun Pejabat Gubernur Kaltara baru dilantik pada 22 April 2015.

Kewajiban ini, seperti yang diberitakan CNN Indonesia, untuk seluruh partai politik tanpa terkecuali melalui verifikasi faktual keberadaan kantor dan pengurus di Propinsi Kaltara. Kendati demikian, KPU tak akan memeriksa lagi parpol yang mengikuti verifikasi faktual pada pemilu 2014. KPU hanya akan mengecek kelengkapan administrasi mereka saat mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019. Pengecekan ini diperkirakan akan dilakukan awal Oktober mendatang. 

“Setiap parpol akan melalui proses verifikasi, termasuk kabupaten dan kota di Kaltara. Meskipun sebelumnya kepengurusan di Kabupaten/Kota disana pernah diverifikasi, itu dulu bagian dari Kalimantan Timur,” kata Hasyim Asy’ari, Komisioner KPU RI, dalam penyuluhan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Rabu (27/9).

Tidak diwajibkannya parpol peserta pemilu 2014 untuk diverifikasi faktual tercantum pada Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Verifikasi faktual hanya akan dilakukan terhadap parpol yang baru menjadi peserta pemilu di 2019. 

Setiap parpol peserta pemilu 2019 mulai mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017. Selanjutnya, KPU akan melakukan pemeriksaan administrasi dan penyelenggara di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 17 Oktober sampai 15 November.

Verifikasi faktual akan dilakukan KPU setelah pemeriksaan administrasi pada tanggal 15 Desember 2017 sampai 3 Januari 2018.

Tanggal 17 Februari 2018, KPU akan menetapkan partai politik peserta pemilu 2019. (AC)