Ilustrasi: Tabungan Masyarakat. (Ilustrasi-dok: Bank Indonesia)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Ibarat anak kecil yang nakal, belum lama ini perbankan disentil oleh orang nomer satu di negeri ini. Alasannya, Jokowi mengingatkan pihak perbankan agar tak melulu sibuk mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) atau tabungan dari masyarakat. Tapi lupa, menyalurkan kredit secara merata kepada seluruh masyarakat.

Kabarnya, ada laporan yang sampai ke telinga Jokowi bahwa situasi dan kondisi industri keuangan tengah membaik, baik itu perbankan, Asuransi, atau pun pasar modal. Benar, semestinya industri keuangan punya berkontribusi besar untuk memajukan perekonomian secara berkualitas tentunya. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat bisa membayar kredit di tengah harga kebutuhan pokok sedang meroket, beras, misalnya? Rasanya, jika melihat kondisi itu, masyarakat akan berpikir ulang untuk sekedar mengambil kredit di bank.

Alih-alih kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Sayang betul, memang, bila potensi besar yang terdapat pada industri keuangan tak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, menyoal hal itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta pemerintah harus menyiapkan banyak terobosan baru. Informasinya, ada dua obat penawar yang disodorkan Presiden yakni, ba­gaimana menyiapkan bank khusus mikro yang melayani masyarakat bawah dan membentuk bank wakaf mikro. Dengan begitu, di­ha­rapkan kegiatan perbankan tidak hanya tertuju pada pengumpulan DPK lalu disalurkan sebagai kredit kepada masyarakat tertentu.

Menyoal hal tersebut, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh San­to­so mengamini bahkan lembaga yang dipimpinnya itu bakal mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis agar men­dorong industri keuangan punya andil yang signifikan guna mendorong perekonomian nasional. Agar berkontribusi secara maksimal dalam pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas, OJK tertarik untuk men­dorong pemanfaatan instrumen pem­bia­yaan lebih bervariasi, me­liputi perpetual bonds  atau obligasi bunga abadi, yakni obligasi yang me­miliki tingkat bunga dan pembayaran secara berkala tanpa batas wak­tu.

Juga Green bonds  sebagai efek bersifat utang di mana hasil pe­ner­bit­an­­nya digunakan membiayai kegiatan berwawasan lingkungan. Dan, ob­ligasi daerah serta penerbitan ketentuan pengelolaan dana ta­bu­ng­an pe­rumahan rakyat (Tapera) dengan skema kontrak investasi kolektif.

Disis lain, OJK juga sedang sibuk merancang pengembangan Kredit Usa­­ha Rakyat (KUR) Klaster, yaitu penerima akan mendapat pen­dampingan dan pemasaran produk oleh per­usa­haan inti, baik badan usaha milik negara (BUMN), Badan usaha milik desa  (BUMDes) ber­dasarkan asas transparansi, akuntabilitas, respon­si­bi­li­tas, in­de­pen­densi, dan fairness  agar aspek perlindungan nasabah dapat terpenuhi.

Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa Presiden Jokowi menyentil perbankan yang dituding cuma asyik mengumpulkan DPK dan seperti apa pula kinerja industri keuangan belakangan ini? Hal itu, atas dasar publikasi terbaru OJK yang mengungkap bahwa permodalan lembaga jasa keuangan relatif kokoh.

Lihat saja, terbukti, rasio kecukupan modal (RKM) perbankan berada pada kisaran 23,36%, bandingkan rata-rata RKM perbankan di kawasan Asia Tenggara yang hanya sekitar 18%. Lantas, dengan RKM yang aman itulah, industri perbankan berpotensi menyalurkan kredit hingga Rp640 triliun. Adapun tingkat risiko kredit terkendali dengan rasio kredit bermasalah sekitar 2,59% secara gross  atau 1,11% secara net. Sementara, angka rasio kredit bermasalah berada dalam kecenderungan menurun.

Disisi lain, kini kinerja pasar modal pun sebetulnya, cukup meyakinkan. Hal itu,  dibuktikan de­ngan penghimpunan dana mencapai sebesar Rp 264 triliun atau me­lam­paui target yang dipatok sebesar Rp 217 triliun. Dan bila melirik industri keuangan nonbank, asuransi, misalnya. Asuransi pun, saat ini menunjukkan kinerja positif dengan risiko terkendali. Hal itu terlihat dari pertumbuhan aset industri asuransi yang tahun lalu mencapai 20,2% bahkan mampu melewati pertumbuhan tahun se­be­lum­nya yang tercatat sekitar 18,2%, juga didukung tingkat per­mo­dalan tersedia dalam membayar. (RF)