Prioritas pembangunan daerah terpencil juga menjadi topik pembicaraan saat Menko Luhut mengadakan pertemuan dengan Ratu Maxima dari Belanda. (Foto-dok: Kemenko Maritim)

BINTANGTIMUR.NEWS,Davos (Swiss) – Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan membeberkan, bahwa program pembangunan daerah terpencil menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan, ketika bertemu Ratu Maxima dari Belanda dalam acara World Economic Forum (WEF), Rabu (24/1/2018).

Seperti dikutip dari laman resmi Kemenko bidang Kemaritiman, Kamis (25/1), Ratu Maxima yang merupakan Penasehat Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Inklusi Keuangan atau UNSGSA (United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development), menjelaskan, betapa pentingnya inklusi keuangan secara global. Termasuk, salah satunya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerah terpencil.

“Tujuan yang tercantum dalam SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) memiliki relasi satu sama lain. Misalnya, kalau mengupayakan pengembangan pendidikan, maka di sisi lain juga sekaligus dapat mengatasi permasalahan kemiskinan,” ujar Ratu Maxima.

Menanggapi hal tersebut, Luhut bilang, pemerintah Indonesia, saat ini, tengah memprioritaskan dana pemerintah untuk pembangunan daerah terpencil. Tujuannya adalah, untuk memperkecil angka kemiskinan.

Lantaran anggaran pemerintah fokus dan dialokasikan untuk daerah, maka kini pemerintah mulai mencari alternatif pembiayaan untuk pembangunan kota-kota besar. “Kami mencari alternatif pembiayaan dengan melibatkan swasta, tentunya juga dengan menpertimbangkan aspek lingkungan hidup dan inovasi teknologi,” kata Luhut.

Lantas, setelah bertemu Ratu Maxima yang berencana ke Indonesia pada Februari, mendatang. Luhut juga ikut menghadiri diskusi antartokoh dan pemimpin negara tentang pembangunan pada Circular Economy Platform Leadership Board Meeting.

Selain itu, Luhut juga menerima kunjungan Tadashi Maeda, Chief Executive Officer Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang menyampaikan keinginan untuk lebih aktif lagi berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur Indonesia. Luhut berjanji untuk menindaklanjuti niat baik JBIC ini.

Sekedar informasi, pada hari yang sama, peraih penghargaan Adhi Makayasa itu juga menghadiri workshop yang diikuti para pemimpin negara bertajuk From Pipedream to Pipeline. Workshop itu membahas cara agar proyek-proyek yang secara komersil tidak menarik bisa mendapat pembiayaan dan berkelanjutan. “Blended finance (pembiayaan campuran) bisa menjadi salah satu jalan keluarnya,” ujar Luhut.

Dalam workshop itu, Luhut satu meja dengan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill, aktivis lingkungan hidup yang juga mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, anggota parlemen Kanada Michelle Rempel, Menteri Lingkungan Hidup Uni Emirat Arab Thani Al Zeyoudi serta beberapa tokoh penting lainnya. (RF)