Isu dengan embel-embel pajak ini, dikhawatirkan membuat masyarakat kalangan atas, takut untuk berbelanja. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Ekonom juga sekaligus Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani memandang, semestinya pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tidak membuat kegaduhan, khususnya menyoal pajak.

“Isu pajak menjadi isu yang paling meresahkan masyarakat, banyak masyarakat menahan konsumsi karena hal ini,” kata Aviliani di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/7).

Aviliani bilang, konsumsi masyarakat kelas ke atas, masih terkendala perpajakan. Isu dengan embel-embel pajak ini, dikhawatirkan membuat masyarakat kalangan atas, takut untuk berbelanja. “Jadi harus lebih friendly dalam sosialisasikannya. Jadi, kalau konsumsinya normal dan berjalan baik. Maka, target pertumbuhan 5,4 persen bisa tercapai,” kata mantan Komisaris Independen Bank BRI.

Semestinya, menurut Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), salah satu faktor yang diharapkan bisa mengerek naik pertumbuhan ekonomi di tahun ini, adalah daya beli. Sepanjang 2017, daya beli masyarakat turun atau boleh disebut stagnan di level 5%. Tentu saja, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh tim ekonomi di pemerintahan.

“Penurunan daya beli menjadi resiko terutama dalam kelompok kelas menengah kebawah karena keterlambatan bantuan dari pemerintah,” ujar Aviliani.

Aviliani mengatakan, sedikitnya ada 3 momentum besar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Yakni, Pilkada, Asian Games serta pertemuan tahunan IMF-World Bank.

Meskipun begitu, kata dia, target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 5,4% masih sedikit berat, pemerintah pun dinilainya harus bekerja keras.

“Apakah bisa tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%?” tanya Avilani. (RFN)