"Investasi portofolio malah negatif, minus karena interest rate naik, likuiditas menurun dari sisi dolar AS. Karena kebijakan normalisasi. Ditambah perang dagang, ini jadi tantangan kita hari ini," (foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Soal insentif pajak yang baru-baru ini ditawarkan oleh pemerintah Indonesia, untuk kepentingan mendorong investasi. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berani menjamin bahwa insentif Indonesia itu lebih menarik ketimbang insentif dari negara-negara lain di ASEAN.

“Kita lakukan benchmarking dan kita akan jauh lebih baik dibandingkan yang ditawarkan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina dari sisi allowance dan holiday yang kita berikan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (13/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bilang, bahwa Presiden Joko Widodo meminta seluruh kebijakan insentif bagi investasi segera diselesaikan. Dan Sri Mulyani juga menyebutkan, akan adanya perubahan yang sangat radikal dalam cara pemerintah mengubah dan mendesain insentif.

“Pertama dari sisi tax holiday tidak lagi range tapi satu, 100 persen, jadi certainty. Setiap dunia usaha yang masuk dalam klasifikasi kelompok yang dapat fasilitas, pasti akan dapat tax holiday 100 persen dan dalam jangka waktu yang pasti, tergantung dari nilai investasinya. Makin besar investasinya, makin lama ia dapat tax holiday,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan tax allowance. Nantinya, bidang usaha yang masuk kategori pionir atau berekspansi dari sisi kapasitas dapat memilih untuk mendapatkan salah satu dari fasilitas tax holiday atau tax allowance.

“Untuk dunia usaha kecil menengah yang di bawah Rp4,8 miliar, kita juga akan turunkan PPh final dari satu persen jadi 0,5 persen,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk dunia usaha yang melakukan investasi di bidang seperti vokasi maupun riset dan pengembangan, pemerintah juga akan mendukung pengembangan produk inovasi baru dengan memberikan insentif dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh).

Sri Mulyani juga menjelaskan, kebijakan-kebijakan itu diterapkan supaya dunia usaha yakin, bahwa Indonesia adalah negara dengan ekonomi dan pasar yang terus tumbuh, serta tidak meragukan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Pemerintah memiliki komitmen yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari sisi reformasi kebijakan investasi. Kita berikan kemudahan, kita berikan simplifikasi, kita berikan pelayanan, dan kita berikan kepastian. Itu yang ingin kita komunikasikan. Nanti Bapak Presiden akan umumkan dalam satu paket pada awal April,” pungkas Sri Mulyani. (RFN)