Sebagian besar entitas yang harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat tersebut bergerak dalam bidang Forex atau Future Trading, Cyptocurrency, Multi Level Marketing dan investasi lainnya yang menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tidak wajar. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Waspadalah, belum lama ini Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memastikan ada sekitar 72 entitas berbasis investasi yang dicurigai melakukan kegiatan tanpa izin. Celakanya, dari ke 72 entitas berbasis investasi itu, pun berpotensi besar merugikan masyarakat.

“Ini baru April namun sudah ada 72 entitas yang mendapatkan pengaduan karena diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, (20/4).

Tongam bilang, Jumlah tersebut hampir mendekati jumlah entitas yang dilaporkan masyarakat dan tidak mempunyai izin kegiatan untuk memasarkan produk berbasis investasi sepanjang tahun 2017 yaitu sebanyak 80 entitas. Sebagian besar entitas yang harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat tersebut bergerak dalam bidang Forex atau Future Trading, Cyptocurrency, Multi Level Marketing dan investasi lainnya yang menjanjikan imbal hasil atau keuntungan tidak wajar.

Tongam juga menjelaskan, sejumlah entitas itu bermasalah karena menghimpun dana dari masyarakat dengan imbal hasil tinggi tanpa risiko.

“Serta penawaran menarik tapi tidak masuk akal,” kata Tongam.

Oleh sebab itu, Tongam meminta masyarakat untuk terus waspada dan meningkatkan edukasi terhadap investasi yang berbasis spekulasi dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi kebanyakan kasus terjadi di kalangan masyarakat perkotaan.

“Ini memang masalah yang berulang-ulang,” tutur Tongam.

Nah, agar modus penipuan berkedok investasi itu tak terulang dan memakan korban. Ke depan, Tongam menyebutkan, peran serta masyarakat menjadi sangat penting.

“Jadi apabila ada rilis dari Satgas terkait entitas bermasalah, mohon entitas tersebut untuk tidak diikuti,” jelas Tongam.

Tongam menegaskan, semua daftar entitas bermasalah ini sudah dilaporkan kepada Bareskrim Polri untuk mendapatkan proses hukum lebih lanjut serta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran terhadap situs maupun laman entitas tersebut.

Kendati, memang, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK ini pun mengakui, bahwa proses pencegahan harus dilakukan secara berulang agar berbagai modus investasi dengan imbal hasil tidak masuk akal ini, tidak kembali terjadi dan tidak terus-menerus merugikan masyarakat. (RFN)