Masih banyak wilayah tertentu di NKRI sulit dapat BBM, karena belum ada lembaga penyalur. (Foto-dok: Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Untuk mendistribusikan BBM hingga ke berbagai pelosok daerah di seluruh Indonesia, memang bukan perkara mudah. Untuk mewujudkan hal tersebut, belakangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan proses pemilihan terhadap pemegang izin usaha niaga umum, untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu maupun BBM khusus penugasan untuk periode 2018 hingga 2022. Walhasil, BPH Migas menetapkan PT AKR Corporindo Tbk dan PT Pertamina (Persero) untuk menyalurkan BBM ke seluruh pelosok negeri.

AKR Corporindo misalnya, korporasi ini ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT). Dan Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan (P3JBT dan P3JBKP). Keduanya didapuk mendapat tugas selama lima tahun dari tahun 2018 hingga 2022, mendatang.

Lantas, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengungkapkan, pada periode penugasan kali ini untuk pertama kalinya BPH Migas penugasan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan dengan jangka waktu lima tahun. Hal ini untuk memberikan ruang kepastian kepada badan usaha dalam merencanakan pengembangan infrastruktur BBM, baik fasilitas pendistribusian, fasilitas penyimpandan dan penyalurnya.

Berikut rincian kuota penugasan tahun 2018 untuk kedua badan usaha terkait, diantaranya:

PT AKR Corporindo Tbk

  • Untuk JBT (solar) sebesar 250 ribu kiloliter (KL) dengan penugasan di  seluruh wilayah Indonesia.

PT Pertamina (Persero)

  • Untuk JBT sebesar 15.980.000 KL (solar sebesar 15.370.000 KL dan minyak tanah 610.000 KL), dan untuk JBKP (premium) sebesar 7.500.000 KL dengan penugasan di wilayah luar Jawa-Madura-Bali (Jamali).

“Untuk pertama kalinya ditetapkan dengan jangka waktu 5 tahun, ini permintaan pak Menteri khusus yang pada setiap tahunnya akan ditetapkan SK BPH Migas tentang kuota volume penugasan baik utk AKR dan Pertamina,” menurut Fanshurullah di Kantor Kementerian ESDM.

Fanshurullah juga menjelaskan, penetapan waktu lima tahun ini juga sebagai upaya untuk menimbulkan minat badan usaha untuk mengikuti pross pemilihan badan usaha pelaksana P3JBT dan P3JBKP. Sehingga badan usaha yang memiliki kemampuan teknis dan finansial, diharapkan dapat mengembangkan infrastruktur BBM nya hingga daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), guna mewujudkan ketersediaan BBM yang merata di seluruh Indonesia.

“Apalagi, masih banyak wilayah tertentu di NKRI sulit dapat BBM, karena belum ada lembaga penyalur. Baru ada 7 ribu yang ada (lembaga penyalur), sehingga kebutuhan BBM sulit terpenuhi,” ujar Fanshurullah. (RF)