Penyelesaian pengambilan divestasi saham 51% bisa selesai, apabila empat hal negosiasi juga diselesaikan, seperti perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), stabilitas investasi dan divestasi 51%. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memutuskan untuk memberikan penugasan kepada badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, PT AKR Corporindo (Tbk) dan PT Pertamina untuk menyalurkan BBM ke seluruh Indonesia dalam kurun  waktu hingga lima tahun, yakni 2018-2022.

Boleh jadi, itulah cara jitu Jonan untuk memikat minat kedua korporasi tersebut. Sebab, hal itu dilakukan demi memberikan kepastian kepada badan usaha yang akan melakukan investasi membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

PT AKR Corporindo ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT). Sementara, Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan (P3JBT dan P3JBKP).

“Saya berharap dengan adanya penugasan lima tahun ini, baik Pertamina atau AKR dapat melakukan pelayanan ke seluruh penjuru nusantara dengan tidak ragu. Kalau dulu penugasan setiap tahun, nanti orang berpikiran mau investasi atau tidak,” kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM.

Investasi membangun SPBU membutuhkan kepastian jangka panjang, itu betul. Lantaran, jika waktu penugasan diberikan dalam jangka waktu satu tahun. Boleh jadi, investor bakal berpikir ulang untuk investasi di sektor tersebut.

Terlebih, menurut mantan Menteri Perhubungan ini, SPBU yang dimiliki Pertamina mayoritas merupakan investasi dari mitra perseroan. Dari 6.800 SPBU Pertamina, setidaknya hanya 170 yang merupakan milik Pertamina, sisanya merupakan mitra BUMN migas tersebut.

“Kalau ya tahun depan dapat lagi (penugasan), jadi istilahnya orang mau buka pompa bensin jadi pikir lagi. SPBU yang pakai lambang Pertamina itu 6.800, yang dimiliki Pertamina dan anak usahanya sekitar 170. Sisanya mitra Pertamina yang tergabung dalam Hiswana. Jadi ini enggak ragu-ragu,” kata Jonan.

Selain itu, cara ini dimaksudkan agar SPBU dapat cepat terbangun di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Jika investor memiliki kepastian jangka panjang, maka mereka tidak akan ragu untuk membangun stasiun pengisian BBM.

“Kalau tidak, daerah 3T nanti enggak akan ada SPBU. Jadi program Presiden untuk melayani 3T dengan BBM satu harga, caranya bagaimana pengusaha akan investasi. Kalau investasi bikin SPBU penugasannya hanya satu tahun, ini berat sekali. Bikin SPBU enggak akan kembali uangnya satu tahun,” pungkas Jonan. (RF)