Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), penggunaan teknologi, sumber pembiayaan, serta kebermanfaatan yang semuanya sedapat mungkin dikelola sendiri oleh anak bangsa Indonesia. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Belum lama ini, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, mengingatkan kita. Sebetulnya, Bahwa Indonesia tak lagi sebagai negara kaya akan minyak dan gas bumi (migas), itu betul. Jika begitu, lantas upaya apa yang bakal dilakukan oleh pemerintah?

Nah, menyoal hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, cadangan minyak Indonesia hanya memiliki cadangan terbukti sebesar 0,3% dari total cadangan minyak dunia.

“Sementara, untuk cadangan gas terbukti 1,5% dari total cadangan dunia,” kata Arcandra dalam Pleno Ke-19 Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (Lemkaji MPR) di Jakarta, Rabu (4/4).

Arcandra bilang, pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis jangka panjang guna menghadapi Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut akan menjawab empat kesenjangan yang ada dalam amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencapai kedaulatan energi.

“Pasal 33 ini menjadi pijakan kita untuk menyusun rencana pengembangan energi ke depan menuju Indonesia Berdaulat Energi 2045,” kata Candra, sapaan akrabnya.

Mantan Menteri ESDM tersingkat di dunia itu melanjutkan, ada empat hal penting yang tertuang dalam pasal tersebut, yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), penggunaan teknologi, sumber pembiayaan, serta kebermanfaatan yang semuanya sedapat mungkin dikelola sendiri oleh anak bangsa Indonesia.

“Inilah cita-cita ideal dari founding father,” tegas Candra.

Memang, sebelumnya beberapa pihak juga telah memprediksi cadangan minyak di perut bumi Indonesia akan habis 12 atau 15 tahun ke depan. Hal ini, pun diperparah dengan meningkatnya konsumsi minyak nasional.

Di mana angka pemakaian setiap hari mencapai 1,6 juta barrel per hari (BPH). Sedangkan, produksi minyak hanya 600-800 ribu BPH. Dengan demikian impor minyak tak bisa terelakan lagi.

Solusi lainnya adalah, pemerintah harus membuat jalur alternatif baru yakni mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang saat ini terus mengembangkan EBT. (RFN)