"Kalau dikurangi pendapatan dari jual premium kan ketambahan ini. Bedanya apa? Kan sama aja, pendapatannya bertambah. Coba lihat tahun lalu keuntungan bersih setelah pajak berapa? Rp32 triliun," cetus Jonan. (Foto-dok:Istimewa)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta. – Ihwal, PT Pertamina (Persero) mesti menjual bahan bakar minyak jenis premium yang dinilai dapat merugikan perseroan. Belakangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan minta agar Pertamina tak khawatir merugi, alatan menjual BBM jenis tersebut kepada masyarakat.

“Pemerintah sudah memberikan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Pertamina itu tambahan pendapatan bersihnya setahun mungkin Rp7-8 triliun,” ujar Jonan, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu petang (18/4).

Menurut Jonan, dengan pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ) oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE), kemungkinan besar Pertamina mendapatkan sekitar Rp1-2 triliun.

Hal itulah yang diungkapkan Jonan, kala meninjau Area Pengatur Beban (APB) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng.

“Ini dikasih lagi delapan blok. Ya, memang kecil-kecil. Tetapi, kalau delapan blok nilainya Rp1 triliun setahun atau Rp2 triliun masak enggak ada? Jadi, itu total aja setahun pendapatannya Rp10 triliun. Itu kan dikasih 20 tahun,” kata Jonan.

“Kalau dikurangi pendapatan dari jual premium kan ketambahan ini. Bedanya apa? Kan sama aja, pendapatannya bertambah. Coba lihat tahun lalu keuntungan bersih setelah pajak berapa? Rp32 triliun,” cetus, mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu.

Pun Jonan mencontohkan, PLN yang mencatatkan nilai investasi sampai Rp1.200 triliun yang hanya mampu mencetak laba bersih pada 2017 sekitar Rp4 triliun tidak mempersoalkan investasi.

“Yang ini enggak ribut investasi, yang sana ribut bagaimana? Pertamina belajarlah dari PLN. Kami memang lagi mencari apa yang pemerintah bisa didukung lagi, supaya harga BBM tetap terkendali,” sambung Jonan.

Jonan menjelaskan, pengendalian harga BBM itu, bukan karena tahun politik, tetapi semata-mata mempertimbangkan daya beli masyarakat yang terbukti dengan protes masyarakat ketika terjadi kelangkaan premium. (RFN)